ANATOMI PROBLEM KURIKULUM DI PTAI

ANATOMI PROBLEM KURIKULUM DI PTAI

ANATOMI PROBLEM KURIKULUM DI PTAI
ANATOMI PROBLEM KURIKULUM DI PTAI
H. Arief Furqan, MA, PhD.
Pendahuluan
Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan, barangkali kurikulumlah yang bisa dianggap menjadi prioritas utama untuk diperhatikan. Hal ini tidak lain karena kurikulum merupakan rencana pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa. Bahkan dalam pengertian lebih luas, keberadaan kurikulum tidak saja terbatas pada materi yang akan diberikan di dalam ruang kuliah, melainkan juga meliputi apa saja yang sengaja diadakan atau ditiadakan untuk dialami mahasiswa di dalam kampus. Oleh karena itu, posisi kurikulum menjadi mata rantai yang urgen dan tidak dapat begitu saja dinafikan dalam konteks peningkatan kualitas perguruan tinggi.
Karena ibarat orang membangun, kurikulum adalah ‘blue print’ (gambar cetak biru) nya. Blue print ini harus jelas bagi semua fihak yang terkait, meliputi; arsitek yang menggambar, pemilik rumah yang akan membiayai proyek pembangunan rumah tersebut, dan pemborong serta para tukang yang akan membangun rumah. Tidak boleh ada perbedaan persepsi di antara fihak-fihak terkait mengenai bagaimana bentuk akhir rumah tersebut berdasarkan blue print itu. Apabila terjadi perbedaan persepsi di antara fihak fihak tersebut, pastilah akan terjadi kesalahfahaman dan kekecewaan, terutama di fihak pemilik rumah yang telah mengeluarkan uang untuk proyek tersebut.

Dari sudut pandang ekonomi, lembaga pendidikan yang memungut biaya (berupa SPP atau lainnya) dapat dianggap sebagai lembaga penjual jasa, yaitu jasa layanan pendidikan. Dalam hal ini, kurikulum itulah yang ditawarkan untuk ‘dijual’ kepada masyarakat. Apabila pengelola lembaga pendidikan tersebut menginginkan agar lembaga pendidikannya diminati masyarakat, maka mereka harus membuat kurikulum yang menarik dan dianggap dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Tentu saja, kurikulum bukanlah satu-satunya daya tarik. Karena apalah artinya kurikulum yang baik, par exellence kalau dosennya (tukangnya) kurang mampu mewujudkan kurikulum tersebut dalam lapangan empiric (kenyataan). Begitupula kurikulum akan tidak banyak mempunyai arti (meaningless) kalau sarana pendidikannya (alat pertukangannya) juga kurang memadai. Namun, tanpa kurikulum yang baik dan jelas, dosen dan sarana sebaik apapun tidak akan menghasilkan lulusan yang bagus.

Seperti diuraikan di atas, kurikulum harus disusun dengan baik dan harus jelas bagi semua fihak yang berkepentingan, dalam kasus perguruan tinggi adalah Tri Civitas akademika dan masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kurikulum kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia masih tidak demikian. Banyak di antara perguruan tinggi yang kurikulumnya “meniru” perguruan tinggi lain yang sejenis tanpa mengerti landasan filosofis yang ada di balik kurikulum tersebut. Demikian pula halnya dengan IAIN dan STAIN, apalagi PTAIS. Kurikulum nasional mereka dibuat oleh Departemen Agama di Jakarta dan hanya berupa daftar matakuliah. Silabusnya pun dibuat seragam dan berupa deretan topik inti yang kadang-kadang tumpang tindih (over laping) satu sama lain. Celakanya lagi kurikulum dan silabus buatan orang lain ini dianggap sakral (untouchables) dan tak dapat diubah lagi. Padahal sebagai lembaga pendidikan tinggi seharusnya mereka menyadari sifat otonomi keilmuan yang mereka miliki. Kurikulum lokal yang menjadi hak penuh mereka pun diisi dengan matakuliah yang dulu ada dan dalam kurikulum baru sengaja dihilangkan. Akibatnya, kurikulum baru 1997 tidak ada bedanya dengan kurikulum 1995 sebelumnya. Hanya posisi matakuliahnya saja yang berbeda.

Dengan membaca kurikulum yang tertulis dalam buku pedoman kebanyakan PTAI, kita masih belum dapat memperoleh gambaran tentang hal-hal penting. Gambaran tersebut antara lain berisi apakah yang akan dibentuk oleh PTAI melalui kurikulum itu? (Kalaupun ada ungkapan seperti ‘ulama yang intelek dan intelektual yang ulama’ di kalangan civitas akademika, hal itu juga masih belum kongkrit dan terukur. Bagaimanakah profil lulusan PTAI yang diidamkan itu: bagaimana sikap hidup mereka, pengetahuan dan ketrampilan apa yang akan mereka peroleh sebagai hasil belajar mereka di PTAI?) Bagaimana cara PTAI untuk mewujudkan lulusan seperti itu? Aspek-aspek apakah yang akan dikembangkan melalui kurikulum itu? Bagaiman cara PTAI untuk mengembangkan aspek-aspek tersebut? Bagaimana PTAI akan mengevaluasi apakah mahasiswa telah menguasai aspek-aspek tersebut? Bagaimana cara PTAI memastikan bahwa tujuan kurikulum yang telah mereka nyatakan itu telah tercapai atau belum? Apa standar kelulusan (standar kualitas) yang dipedomani oleh PTAI?
Yang lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa kurikulum tersebut bukan saja tidak jelas bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa isi kurikulum PTAI, melainkan juga tidak jelas (setidaknya tidak ada jaminan bahwa hal itu sudah jelas) bagi sebagian (mungkin sebagian besar) dosen yang secara langsung mendidik mahasiswa di ruang kuliah. Kalau diibaratkan PTAI sebagai developer yang berusaha menjual rumah kepada masyarakat, maka dalam hal ini masih terdapat ketidak samaan visi antara arsitek (pembuat kurikulum) dengan pemborong (pimpinan PTAI) dengan para tukangnya (dosen) mengenai bagaimana gambar akhir dari rumah (lulusan) yang akan dihasilkan oleh proyek pembangunan rumah (pendidikan mahasiswa) itu. Masing-masing fihak memiliki visi masing-masing mengenai kualitas lulusan dan apa yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan lulusan seperti itu.

Bagaimanakah seharusnya kurikulum suatu perguruan tinggi?

Mengingat kurikulum adalah program layanan pendidikan yang ditawarkan atau ‘dijual’ kepada masyarakat, maka seharusnya kurikulum dipandang sebagai jati diri perguruan tinggi yang bersangkutan. Kurikulum perguruan tinggi harus mencerminkan identitas lembaga tersebut sebagai perguruan tinggi yang bermutu (melakukan pendidikan, pengembangan ilmu/penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Di samping itu ia harus mencerminkan misi dan visi perguruan tinggi tersebut sebagai lembaga. Kurikulum juga harus memberikan gambaran yang jelas tentang lulusan yang ingin dihasilkan dan bagaimana lembaga pendidikan tersebut akan mewujudkan lulusan yang diharapkan itu melalui berbagai program studi (jurusan) yang ada di perguruan tinggi tersebut. Ia juga harus menunjukkan keistimewaan perguruan tinggi tersebut jika dibandingkan dengan perguruan tinggi sejenis. Sumber : www.gurupendidikan.co.id