Budaya Politik yang Berkembang Di Masyarakat Indonesia

Budaya Politik yang Berkembang Di Masyarakat Indonesia

Budaya Politik yang Berkembang Di Masyarakat Indonesia
Budaya Politik yang Berkembang Di Masyarakat Indonesia
Pada bagian sebelumnya kalian memperoleh pemahaman bahwa kebudayaan yang dimiliki oleh suatu daerah mempunyai budaya politik tersendiri yang menjadi karakteristik khas bagi setiap perilaku atau tindakan politik yang ditampilkan oleh setiap warga masyarakatnya untuk memperluas wawasan kalian berikut ini dipaparkan budaya politik beberapa suku bangsa di Indonesia.

a) Budaya politik Batak

Orang Batak terkenal dengan karakternya yang keras dalam menantang hidup. Dalam mengemukakan pendapat, orang Batak cenderung spontan, lugas dan keras serta apa adanya. Karakteristik seperti ini sangat diperlukan dalam pembangunan politik di negara kita, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Kejujuaran  adalah prinsip utama yang dipegang teguh oleh orang Batak dalam mengarungi kehidupannya. Hal ini sebenarnya merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh pemerintahan  untuk menciptakan pemerintahan yang jujur, bersih, dan berwibawa.
Di dalam kelompoknya, masyarakat Batak mencari orang yang dianggap mampu dan bijaksana mengatasi segala persoalan dan kepentingan masyarakat, kemudian mereka dijadikan pemimpin dalam bidang pemerintahan melalui proses pemilihan. Dalam pemilihan itu, masih terasa adanya pengaruh sisa-sisa kebiasaan lama, yaitu semua warga memberikan prioritas kepada keturunan tertua dari pembuka desa. Selain faktor keturunan tertua, faktor tradisi dan kharisma sering jadi pertimbangan. Seorang yang pandai, bijaksana, belum tentu menang dalam pemilihan, bila faktor keturunan atau kharisma tidak melekat pada dirinya. Seorang pemimpin harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat setempat.

b)Budaya Politik Minangkabau

Suku Minangkabau terletak di Sumatera Barat. Sumatera adalah daerah luar Jawa yang paling banyak menyumbang tokoh di panggung politik nasional, sejak era kolonial sampai era reformasi. Tokoh-tokoh Sumatera Barat, juga mewakilli semua tipe ideologi politik, mulai dari Tan Malaka hingga Hamka. Oleh karena itu, Sumatera memiliki tempat tersendiri dalam sejarah politik Indonesia.
Masyarakat Minangkabau melihat pemimpin hanyalah orang yang “ditinggikan serantin dan didahulukan selangkah”, artinya pemimpin bukanlah penguasa tunggal yang mempunyai kewenangan mutlak dalam mengambil setiap kebijakan. Masyarakat Minang memandang bahwa kekuasaan menyebar dalam nagari-nagari karena nagari berfungsi sebagai kesatuan adat dan sekaligus politik. Cara mengambil keputusan adalah musyawarah antara seluruh unsur nagari.
Watak politik Minangkabau itu kemudian mewarnai watak nasionalisme Indonesia yang tumbuh di Sumatera Barat. Ideologi yang diusung untuk Indonesia merdeka merupakan perpaduan dari pandangan islam modern dan sekuler radial, misal marxisme. Aktornya datang dari kalangan ulama, guru-guru, dan murid-murid perguruan swasta, komunitas pedagang, pemimpin nagari yang berserikat dengan aktifis politik. Perpaduan ketiga unsur itu membuat nasionalisme Indonesia di Minang menjadi tidak elitis dan menghargai kemandirian semua pihak dalam menentang kolonial Belanda.
Dengan kemandirian itulah Sumatera Barat menjadi benteng bagi Republik Indonesi ketika terancam agresi militer Belanda. Bersam Syafruddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran RI), segenap tokoh politik dan birokrasi baik sipil maupun militer di Sumatera Barat menjalankan pemerintahan Darurat Indonesi (PDRI) tahun 1948 sebagai pemerintahan yang sah. Berkat dukungan masyarakat Minang, PDRI berhasil menjaga persatuan dan kesatuan RI. Selain itu, rencana Belanda untuk mendirikan negara Minagkabau sebagai daerah otonom dalam Negara Federasi Sumater berhasil digagalkan.

c) Budaya Politik Sunda

Kebudayaan Sunda termasuk salah satu kebudayaan yang berpengaruh di negara kita ini. Tingkat keberpengaruhan budaya Sunda sangat tinggi terhadap warga masyarakatnya. Bahkan ajaran Islam yang  mayoritas dianut oleh orang Sunda dalam proses penyebarannya banyak dipengaruhi budaya Sunda.
Dalam penyelenggaraan politik pemerintahan baik ditingkat pemerintahan provinsi sampai pemerintahan desa selalu diwarnai dengan keharmonisan hubungan antara penguasa setempat dengan rakyatnya. Tak jarang ketika menggelar pesta rakyat, masyarakat Sunda sering menyuguhkan tarian Jaipong dan Pesinden kepada para aparat pemerintahan. Rakyat begitu hormat kepada aparat pemerintahan.
Masyarakat Sunda merupakan tipe masyarakat yang tidak mengutamakan kekuasaasn. Hal ini terbukti dalam komposisi pengisian jabatan yang ada dilingkungan pemerintahan pusat, di mana sedikit sekali orang Sunda yang mengisi jabatan tersebut. Begitu pula dalam lembaga Legislatif, tidak jarang masyarakat Sunda diwakili oleh orang yang berasal dari komunitas Sunda. Hal inilah menjadi keunikkan tersendiri dari masyarakat Sunda.

d)Budaya Politik Jawa

Masyatakat Jawa pada dasarnya masih bersifat hierarkis. Stratifikasi sosial bukan berdasarkan ada atribut sosial yang bersifat materialistik, tetapi lebih kepada kepemilikan kekuasaan. Bagaimana konsep kekuasaan yang berlaku pada masyarakat Jawa? Bagi masyarakat Jawa kekuasaan itu pada dasarnya bersifat nyata, tetapi (konstan), sumbernya homogen dan tidak berkaitan dengan persoalan salah atau tidaknya kekuasaan tersebut dimiliki seseorang.
Didalam masyarakat Jawa terdapat pemisahan yang tegas antara pemegang kekuasaan yang disebut sebagai kalangan Priyayi ,dan rakyat biasa. Hal tersebut diperlihatkan dengan cara berekspresi melalui bahasa dan pola perilaku yang diwujudkan melalui bahasa. Bahasa Jawa sendiri terdiri dari beberapa tingkatan mulai dari Kromo Inggil (halus), Kromo (setengah halus), sampai Ngoko (kasar). Kalangan rakyat biasa harus mengekspresikan diri dalam bahasa yang halus kepada kalangan penguasa. Sebaliknya penguasa dapat menggunakan bahasa yang kasar kepada rakyat biasa. Dengan demikian, pemisahan antara penguasa dan rakyat menjadi tegas, yang kemudian diungkapkan dengan istilah wong gedhe dan wong cilik.

e) Budaya Politik Bali

Masyarakat adat di Bali memiliki wujud pemikiran yang mendasar dalam segala hal, termasuk dalam kehidupan politiknya. Pemikiran tersebut merupakan aspek budayanya yang diwujudkan dalam bentuk konsep-konsep yang disebut tatwa, seperti;
  • Tri Hita Karana yang memberi pengertian atas adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya.
  • Desa Kala Patra yang memberi pangertian tentang adanya pengertian tentang tempat, waktu, dan keadaan yang mempengaruhi suatu peristiwa, atau fenomena.
  • Tri Samaya yang meliputi atita (masa lalu), nagata (masa yang akan datang), wartamana (masa sekarang).
Masyarakat Bali tumbuh dan berkembang dengan unsur tradisi dan agama yang sangat kuat. Unsur tersebut, dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pertahanan terhadap arus budaya luar yang datang ke Bali. Hal ini terbukti dengan adanya pergeseran budaya tersebut, masyarakat adat Bali tetap bisa mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan masyarakat adatnya.
Masyarakat adat di Bali menjadikan adat sebagai alat penyaring dari segala pengaruh yang datang baik dari luar maupun dari dalam. Adat itu bersumber pada ajaran agama Hindu yang dianut oleh mereka. Aturan adat bagi masyarakat adat di Bali mutlak dilaksanakan, bahkan bisa mengalahkan aturan hukum Nasional. Adapun aturan adat yang dijadikan sebagai penyangga keberlangsungan kebudayaan sekaligus pedoman hidup masyarakat ada di Bali dinamakan dengan awig-awig.
Awig-awig merupakan aturan-aturan yang hidup di masyarakat yang disusun berdasarkan ajaran tri hita karana. Ajaran ini menegaskan bahwa dalam kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari tiga interaksi, yaitu; 1) parihyangan (interaksi antara manusia dengan Tuhan); 2)pawongan(interaksi antara manusia dengan manusia), dan 3)palemahan (interaksi antara manusia dengan alam). Awig-awig ditegakkan oleh fungsionaris hukum adat yang terdiri dari prajuru desa pecalang. Keduanya diwajibkan menegakkan awig-awig secara arif dan bijaksana serta harus menjadi panutan bagi warga masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Dalam kenyataannya, fungsionaris adat ini kecil sekali melakukan penyimpangan, bahkan mereka selalu menjadi panutan masyarakat dalam segala hal dan setiap himbauan yang mereka serukan selalu diikuti oleh masyarakat adat. Masyarakat lebih menghormati mereka dari pada pejabat pemerintahan.

f) Budaya Politik Dayak

Suku Dayak merupakan suku terbesar yang menghuni pulau Kalimantan. Pada masyarakat suku Dayak di kenal sistem pemerintahannya desa yang dipimpin oleh pembekal dan penghuluPembekal bertindak sebagai pemimpin administratif, sedangkan penghulu berkedudukan sebagai kepala adat dalam desa. Syarat untuk menjadi pembekal adalah memiliki kemampuan menulis dan membaca huruf latin, mempunyai rumah, serta mempunyai pengaruh. Sedangkan syarat untuk menjadi penghulu adalah mempunyai keahlian dalam soal-soal adat, karena penghulu akan manjadi orang yang diminta bertindak memutuskan perkara-perkara hukum adat dan menjadi wakil desanya pada upacara-upacara adat yang diadakan di desa tetangga.
Kedudukan pembekal dan penghulu sangat terpandang di desanya mereka memperoleh jabatan melalui pemilihan warga desa. Warga desa sangat menghormati dan mematuhi setiap perintah yang dikeluarkan mereka. Karena hampir semua warga desa yakin bahwa pembekal dan penghulumerupakan orang yang memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang warga desa hadapi.

g) Budaya Politik Bugis-Makassar

Suku Bugis-Makassar terletak di Sulawesi Selatan. Dalam kehidupan politik masyarakat Bugis belaku budaya ‘Ajjoareng-Joa’. Budaya ini dalam istilah umum disebut dengan budaya ‘patron-klien’ yang merupakan istilah bagi hubungan hierarki antara kaum bangsawan (pratron) dengan rakyat (klien). Dalam masyarakat Bugis, patron biasa disebut ‘Ajjoareng atau Pappuangeng’. Sedangkan klien biasa disebut ‘joa atau ana’ guru (pengikut). Hubungan patron dan klien merupakan hubungan kewajiban timbal-balik. Seorang patron berkewajiban untuk melindungi ‘joa’nya dari kesewenangan-kesewenangan bangsawan lain, pencurian, atau berbagai ancaman lain, serta memperhatikan kesejahteraan dan melindungi mereka dari kemiskinan. Sebaliknya, klien berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada patronnya, misal: dengan bekerja di lahan atau rumah tuannya, atau menjadi prajurit, dan mengerjakan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya.
Dalam sistem politik orang Bugis-Makassar, garis keturunan bukanlah jaminan untuk mendapat posisi jabatan politik. Tidak ada aturan mutlak yang dapat dijadikan pedoman dalam proses peralihan jabatan politik di suatu kerajaan. Namun terdapat sebuah petunjuk yang mengariskan bahwa untuk jabatan tetentu, calon yang akan dipilih biasanya mesti salah seorang dari sekian banyak keturunan yang pemegang jabatan sebelumnya, dan dia sendiri berasal dari status tertentu saja. Jadi akan terdapat beberapa kandidat yang memiliki hak yang sama untuk berkompetisi dalam proses peralihan jabatan tersebut.
Dengan demikian, seorang patron harus berupaya untuk memperluas jaringan kliennya. Terdapat beberapa cara untuk membangun dukungan jaringan klien. Cara pertama dengan menunjukan kedermawanannya dan membangkitkan rasa hormat dari kalangan pengikutnya dengan melindungi dan menjaga kesejahteraan mereka lebih baik dibandingkan yang lain. Cara lain adalah dengan membangkitkan kebanggaan pengikut dan harap akan masa depan yang lebih baik dengan menduduki jabatan tinggi  atau tampak sebagai orang yang paling berpeluang untuk menduduki jabatan tersebut. Pengikut pada gilirannya akan merasa ikut terhormat, dan berharap memperoleh keuntungan dari jabatan pemimpinnya, karena dengan memegang jabatan tersebut meningkatkan peluang patron mereka untuk mendistribusikan kembali kekayaan yang diperolehnya.
Baca Artikel Lainnya: