DPR: Pemerintah Tak Punya Konsep Matang Soal Sekolah 5 Hari

DPR: Pemerintah Tak Punya Konsep Matang Soal Sekolah 5 Hari

DPR Pemerintah Tak Punya Konsep Matang Soal Sekolah 5 Hari
DPR Pemerintah Tak Punya Konsep Matang Soal Sekolah 5 Hari

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendy tidak memiliki konsep matang

terhadap programnya. Yakni soal program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang baru saja dikeluarkan peraturan menterinya kemarin, Selasa (12/6).

Adapun pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah. “Secara umum saya memandang pemerintah belum punya konsep delapan jam di sekolah ini. Jadi akhirnya muncul berbagai statement yang nggak jelas,” tegasnya kepada JawaPos.com, Rabu (14/6).

Lebih lanjut dia menerangkan, pendidikan agama sebagai basis pendidikan karakter t

entu tidak mungkin dihilangkan. Sebab, kata Ledia, memastikan sisa jam belajar anak masuk ke madrasah atau sekolah agama lainnya tidak menjelaskan siapa yang diberi tugas untuk memantaunya.

“Juga urusan-urusan teknis lain yang belum terpikirkan seperti jarak ke rumah dan keamanan anak,” tukas dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mencanangkan program PPK. Dimana sekolah nantinya akan berlangsung lima hari saja. Namun, jam sekolah diperpanjang menjadi delapan jam.

Di dalam program tersebut, Muhadjir secara spesifik mengusulkan, nilai agama

yang ada di sekolah cukup diambil dari lembaga pendidikan agama di luar sekolah, misalnya, dari Madrasah Diniyah. Bahkan dia berpendapat pelajaran agama di sekolah tidak diperlukan lagi.

“Kalau diniyah ada di situ mungkin pelajaran agama di sekolah tidak diperlukan lagi. Kita ingin perkuat keagamaan dengan fungsikan gereja, pura, diniyah,” pungkasnya dalam rapat kerja bersama komisi X DPR saat menjelaskan program Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) kemarin.

 

Baca Juga :