SMA Pelita Nusantara Versus Komite, Dua Siswa Dikeluarkan Sepiha

SMA Pelita Nusantara Versus Komite, Dua Siswa Dikeluarkan Sepiha

SMA Pelita Nusantara Versus Komite, Dua Siswa Dikeluarkan Sepiha
SMA Pelita Nusantara Versus Komite, Dua Siswa Dikeluarkan Sepiha

Dua siswa SMA Pelita Nusantara (Pelnus) Kota Bandung, Andi Rizki Al-Ghani

R dan Erland Agung Yudha menjadi korban perseteruan pihak sekolah dan komite sekolah.

Mereka diduga dikeluarkan pihak sekolah, karena orang tua mereka yang menjabat ketua dan pengurus komite terlalu kritis menuntut fasilitas sekolah. Padahal, selama ini kedua siswa tidak pernah melanggar aturan sekolah dan berprestasi.

Orang tua siswa yang juga menjabat Ketua komite, Andi M Ridwan mengungkapkan,

perseteruan komite dengan sekolah berawal saat komite kerap mempertanyakan sarana belajar yang dijanjikan pihak sekolah.

Entah merasa gerah, pihak sekolah yang berada dibawah naungan Yayasan Harapan Bangsa Indonesia Maju (HBIM) ini terus mencari kesalahan dirinya agar anaknya dikeluarkan.

Mungkin karena kami sering memberi masukan, sekolah terus berupaya mencari kesalahan anak-anak kami agar bisa dikeluarkan,” ungkap Andi usai mengadukan sekolah kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) wilayah VII Dinas Pendidikan Jawa Barat, di SMKN 1 Cimahi, Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi, Kamis (18/4).

Sebelum dikeluarkan, kata Andi, komite berusaha menemui pengurus yayasan

, namun selalu menolak pertemuan. Dengan niat bertemu, ia pun terpaksa menunda pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) agar yayasan mau bertemu komite.

Tapi mereka malah memanfaatkan keterlambatan itu untuk alasan mengeluarkan anak saya. Akhirnya saya mengalah membayar SPP, tetapi tetap dikeluarkan. Saya berpikirnya anak-anak sudah mendekati UAS kasihan kalau sampai tidak mengikuti ujian,” ujarnya.

Menurut Andi, sebenarnya bukan dirinya dan orang tua Erland saja yang sejak lama ingin menanyakan realisasi fasilitas sekolah sesuai kesepakatan, tetapi tuntutan itu atas masukan semua orang tua siswa yang berharap fasilitas belajar anaknya meningkat.

Untuk masuk ke sini (SMA Pelnus), kami harus bayar uang pangkal sebesar Rp 30 jutaan. Jadi wajar jika kami menanyakan fasilitas yang sudah disepakati bersama,” ujarnya.

Yang disesalkan, lanjut Andi, kenapa permasalahan antara sekolah-yayasan dan orangtua, malah berimbas kepada siswa. Hal ini berdampak pada psikologis siswa dalam proses KBM.

Saya rasa mereka semena-mena, apalagi hingga ada pengumuman yang tertempel di sekolah. Di situ ditulis mantan siswa dan orangtuanya dilarang masuk area sekolah. Jadi kami susah masuk meski untuk ambil barang pribadi yang tertinggal. Itu kan tidak manusiawi,” katanya.

Bukan hanya itu, pengurus yayasan juga dinilai semena-mena kepada orang tua siswa. Pernah saat rapat antara yayasan dan komite, ketua yayasan mengatakan kalimat yang menantang orang tua.

Dulu ia (ketua yayasan) mengatakan, yang tidak sejalan dengan yayasan dan sekolah, silahkan keluarkan anaknya. Waktu itu saya sudah jawab kami akan keluarkan anak kami asal pihak sekolah mau mengembalikan uang pangkal kami,” tandasnya.

Sementara itu Kepala KCD wilayah VII Dinas Pendidikan Jawa Barat, Husen R. Hasan berjanji bakal melakukan upaya agar hak siswa untuk memperoleh pendidikan tidak dilanggar pihak sekolah. Terlebih jika alasan dikeluarkannya siswa karena belum melunasi SPP.
Itu tidak bisa dibiarkan, karena sudah melanggar aturan. Karena urusan administrasi tidak dapat dikaitkan dengan proses pembelajaran siswa,” ujarnya.

Husen mengaku, sejak ada pengaduan sebenarnya pihak dinas sudah mengirim surat undangan kepada pihak sekolah untuk membahas persoalan tersebut. Namun hingga saat ini pihak sekolah atau yayasan tidak mengindahkan undangan dari dinas.

Kelihatannya sekolah tidak kooperatif, padahal kasus ini bisa diselesaikan kalau semuanya hadir. Kami akan panggil sekolah sekali lagi. Bagaimanapun hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak boleh dilanggar,” tegasnya.

Huzen juga mengaku, sudah membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut.

Kalau ada pelanggaran, ya bisa dikenakan sanksi tapi kita tunggu hasil tim,” tandasnya.

Sementara itu saat para wartawan mencoba mendatangi sekolah yang berlokasi di Jalan Paledang, dengan maksud mengkonfirmasi hal yang terjadi, pihak sekolah tidak bersedia menemui wartawan dengan alasan orang yang berwenang memberi keterangan sedang tidak ada di tempat.

 

Sumber :

https://dcckotabumi.ac.id/pages/sejarah-proklamasi/