Mahasiswa PTIK Belajar Kebijakan Media Soal HAM

Mahasiswa PTIK Belajar Kebijakan Media Soal HAM

Mahasiswa PTIK Belajar Kebijakan Media Soal HAM
Mahasiswa PTIK Belajar Kebijakan Media Soal HAM

Dalam kuliah umum bertema “Hak Asasi Manusia, Polisi dan Media”, 30 mahasiswa dan mahasiswi dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) belajar dan berdiskusi bagaimana kebijakan media terhadap peristiwa yang terkait dengan polisi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Mereka juga mendapat penjelasan dari redaksi RCTI di MNC Plaza

bagaimana media punya koridor hukum ketat agar dapat menampilkan berita yang obyektif dan selalu dalam ranah publik.

Selama ini media dan polisi saling membutuhkan, namun sering keduanya berjalan sendiri-sendiri bahkan dinilai berbeda dalam melihat sebuah peristiwa. Bahkan polisi sering merasa ada pembentukan opini tertentu atau berita yang dinilai kurang pas.

Seringkali kami muncul untuk peristiwa-peristiwa yang kurang nyaman sedangkan yang bagus-bagus dari polisi tidak diangkat,” kata Dosen PTIK Dr Yundini H Erwin saat berkunjung ke MNC Media, Jumat (13/2/2015).

“Hal yang penting bagi jurnalis adalah obyektivitas dan cover both side

, artinya terhadap satu peristiwa harus mendapat keterangan dari dua pihak. Namun di Indonesia, belum ada pengaturan rapi soal informasi dari pihak berwenang ke publik. Pejabat juga tidak merasa punya kewajiban untuk menerangkan ke publik. Akibatnya jurnalis harus mengejar-ngejar pihak berwenang demi mendapat keterangan atas sebuah peristiwa,” kata Wakil Pemimpin Redaksi RCTI Eddy Suprapto kepada mahasiswa PTIK.

Menurut Eddy, isu HAM adalah isu yang seksi bagi jurnalis. Tak hanya menarik perhatian di skala nasional tapi juga global. Sehingga jurnalis perlu mendapat penjelasan dari pihak berwenang untuk kemudian diteruskan ke masyarakat.

Eddy mencontohkan hal yang berlaku di Australia

. Di sana menurutnya, setelah peristiwa atau acara, pejabat selalu menyediakan waktu untuk konferensi pers sehingga wartawan bisa mendapat informasi dengan jelas.

Yang terjadi di Indonesia tidak demikian. Tidak semua pejabat sadar atas kebutuhan jurnalis untuk mendapat informasi agar pemberitaan bisa berimbang,” kata Eddy.

Selain dari RCTI, kuliah umum ini juga diikuti oleh puluhan mahasiswa dari daerah yang mengikuti perkuliahan dari video conference. Hadir pada kesempatan itu Dosen Utama PTIK Komisaris Besar (Kombes) Polisi Agung Prasetyo, Dr Yundini H Erwin. Dari pihak RCTI hadir Wakil Pemimpin Redaksi RCTI Eddy Suprapto, dan Koordinator Daerah Eman Sulistyani. (indah)

 

Baca Juga :

 

 

Kemendagri Tinjau Kampung Matematika di Bogor

Kemendagri Tinjau Kampung Matematika di Bogor

Kemendagri Tinjau Kampung Matematika di Bogor
Kemendagri Tinjau Kampung Matematika di Bogor

Rombongan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

meninjau langsung Kampung Matematika yang berada di Bogor. Kunjungan ini merupakan respons Kemendagri atas pendirian Kampung Matematika yang digagas Ridwan Hasan Putra.

Rombongan yang dipimpin oleh Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Kesbangpol Kemendagri Sapto Supono, memperoleh pemaparan konsep program Kampung Matematika dari Ridwan. Rombongan juga meninjau secara langsung rumah warga yang dijadikan tempat rangkaian kegiatan edukasi matematika bagi peserta.

“Mendengar kata matematika saja biasanya orang sudah takut. Dengan pengenalan program ini

, peserta nantinya terbiasa belajar matematika dengan senang,” ujar Sapto Supono usai melihat langsung konsep Kampung Matematika di lokasi Kampung Matematika, Kampung Cilibende RT 03/02, Babakan, Kota Bogor, Rabu 11 Februari 2015.

Sapto menyambut baik konsep Kampung Matematika yang digagas Ridwan Hasan Saputra, Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA (KPM) tersebut. Menurutnya, pengenalan program ini akan berdampak baik bagi penduduk sekitar.

Kampung Matematika ini, menurut Sapto, memiliki sisi edukasi dan ekonomi

. Di sisi lain, kampung ini akan tertata, baik dari segi kebersihan maupun keamanan nantinya. Menindaklanjuti konsep yang digagas Ridwan, Sapto berjanji Kemendagri akan turut berkontribusi memajukan Kampung Matematika.

Sementara, menanggapi kunjungan pejabat Kemendagri, Ridwan mengaku terkejut. “Terus terang buat saya ini merupakan hal yang sangat mengagetkan. Artinya, program ini berjalan begitu cepat karena langsung ada pejabat dari Kemendagri yang meninjau Kampung Matematika,” ucapnya.

Ada beberapa masukan dari Kemendagri yang dinilai Ridwan sangat berharga. Kemendagri sangat mendukung program ini, terlebih ketika melakukan survei dan melihat langsung praktik di Kampung Matematika.

 

Sumber :

http://blog.ub.ac.id/petrusarjuna/struktur-dan-jaringan-tumbuhan/

100 Hari Kabinet Kerja, Kementerian Anies Belum Maksimal

100 Hari Kabinet Kerja, Kementerian Anies Belum Maksimal

100 Hari Kabinet Kerja, Kementerian Anies Belum Maksimal
100 Hari Kabinet Kerja, Kementerian Anies Belum Maksimal

Dalam 100 hari kerja, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah dinilai belum mengarah pada agenda Nawacita.

Agenda Nawacita dimaksud secara eksplisit menyatakan, menyelenggarakan pendidikan 12 tahun yang berkualitas dan tanpa biaya di seluruh Indonesia dan menerapkan nilai kesetaraan gender dan penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan.

Alhasil, kebijakan pendidikan formal pada kementerian yang dipimpin Anies Baswedan tersebut, selama 100 hari kerja diberi rapor merah.

Perubahan kurikulum belum memperlihatkan upaya yang mengarah agenda Nawacita,” ujar Ketua Pelaksana Harian Institut Kapal Perempuan, Misiyah, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2015).

“Belum menyentuh perubahan kurikulum yang mengarah

pada kesetaraan gender dan penghargaan terhadaap keberagaman,” imbuhnya.

Selain itu, kementerian tersebut itu dinilai tidak merespons situasi pendidikan di Indonesia terkait kesenjangan gender yang diindikasikan dengan rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dibanding dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diindikasikan rendahnya kualitas hidup perempuan.

Misiyah mengatakan, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah selama 100 hari kerja tidak merespons sumber penghambat utama dalam pendidikan, yaitu Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melegalisasi perempuan menikah usia 16 tahun.

“Kementerian ini tidak memberi dukungan terhadap Judicial Review UU

Perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK),” tuturnya.

Disamping itu kata dia, Kementerian yang digawangi Anies Baswedan itu juga tak merespons dalam bentuk wacana atau penanganan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap siswa perempuan.

“Sudah memberikan Kartu Indonesia Pintar untuk belajar sampai 12 tahun, namun belum memberikan perlakuan khusus sementara untuk merespons hambatan khusus anak perempuan miskin, minoritas dan marjinal,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dokumen pembangunan RPJMN 2015-2019

bidang pendidikan, juga tidak menunjukkan adanya perspektif gender dalam pendidikan. Adapun kebijakan pendidikan nonformal Kementerian Anies ini pun diberi rapor merah.

Dia menjelaskan, wacana pembentukan direktorat ayah bunda merupakan upaya yang menisbikan, bahwa penyediaan pendidikan berkualitas adalah tanggung jawab negara yang tertuang dalam UU Pasal 21 Ayat 2.

“Kebijakan ini potensial mendiskriminasi anak-anak yang tidak punya ayah bunda dan anak-anak yang tinggal di panti asuhan yatim piatu,” kata Misiyah.

 

Sumber :

http://blog.ub.ac.id/petrusarjuna/contoh-teks-ulasan-novel-boy-chandra-surat-kecil-untuk-ayah/

Sebanyak 400 Beasiswa Disediakan untuk Atlet Berprestasi

Sebanyak 400 Beasiswa Disediakan untuk Atlet Berprestasi

Sebanyak 400 Beasiswa Disediakan untuk Atlet Berprestasi
Sebanyak 400 Beasiswa Disediakan untuk Atlet Berprestasi

 

 

 

Atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama negara di ajang tingkat dunia kian diperhatikan. Selain mendapat bonus dalam jumlah besar, masa depan mereka juga kian cerah karena pemerintah memberikan akses di bidang pendidikan.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) menyatakan siap memberikan 400 bea siswa bagi atlet berprestasi. Kuota penerima beasiswa tersebut naik 100% dibanding tahun lalu, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan para atlet. Direktur Pembinaan Ke – mahasiswaan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristek-Dikti Didin Wahidin mengatakan, Kemenristek-Dikti sangat meng apresiasi dan mendukung kesejahteraan para atlet.

Dia menyampaikan, beasis wa ini sudah dirintis sejak tahun lalu di Universitas Negeri Jakarta dan disediakan 40 beasiswa. Adapun nilai beasiswa tersebut adalah Rp1 juta untuk biaya hidup, Rp500.000 untuk tunjangan prestasi. “Biaya kuliah ditanggung pemerintah. Kami akan berusaha mengoptimalkan rancangan tersebut agar dapat terbentuk atlet-atlet yang berkualitas secara prestasi dan terjamin masa depannya,” kata Didin kepada KORAN SINDO di Jakarta baru-baru ini.

Didin menjelaskan, beasiswa tersebut akan diberikan kepada peraih medali emas di kompetisi olahraga pelajar tingkat nasional ataupun internasional. Dia mencontohkan kompetisi nasional seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) ataupun Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).

Menurut Didin, 400 beasiswa yang akan diberikan ini khusus adalah untuk jenjang strata 1 (S-1) program studi keolahragaan kepada 10 PTN eks IKIP yang memiliki prodi keolahragaan. Di samping itu, kata dia, sebagai pembinaan bagi atlet berprestasi di masa depan, Kemenristek-Dikti juga menggunakan skema beasiswa peningkatan prestasi ekstra kurikuler yang pada tahap rintisan ini hanya dibuka juga untuk program studi keolahragaan untuk kemudahan pembinaan.

“Kuotanya sekitar 25 mahasiswa. Besaran uang Rp700.000 per bulan tanpa tunjangan lainnya,” katanya. Didin yang menjabat juga sebagai sekjen Badan Pembina Olah raga Mahasiswa Indonesia (Bapomi) menjelaskan, olahraga tidak hanya memberikan manfaat secara kesehatan fisik, tetapi juga dapat membangun karakter unggul mahasiswa. Karakter unggul ini diharapkan nantinya dapat memberikan warna pada mahasiswa.

Menurutnya, hal ini terlihat saat Asian Games berlangsung di mana di dalamnya terdapat atlet-atlet mahasiswa yang turut menyumbangkan medali. Fakta itu membuat bangsa Indonesia bangga dan menjadi semakin terhormat di dunia olahraga kancah internasional.

Rekomendasi Munas Bapomi

Sementara itu, Munas Bapomi pekan lalu menghasilkan rekomendasi arah kebijakan dan model pembinaan olahraga prestasi bagi mahasiswa di perguruan tinggi untuk mendukung peningkatan prestasi nasional dan internasional. Rekomendasi Munas diantaranya perguruan tinggi diwajibkan mengalokasikan kuota dan jalur penerimaan mahasiswa baru bagi pelajar yang meraih prestasi olahraga.

Selain itu, pemberian penghargaan

bagi atlet berprestasi pada kejuaraan/liga mahasiswa nasional dan internasional dalam bentuk beasiswa/bentuk penghargaan lainnya.

Rekomendasi lainnya perlu ada regulasi yang mengatur masa studi dengan modus pembelajaran nonkonvensional bagi atlet-atlet yang mengikuti program pelatnas secara kontinu dan sepanjang tahun. Yang tak kalah penting adalah rekomendasi terkait cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) yang harus mengacu kepada cabang olahraga Olimpiade, cabang olahraga wajib Universiade, cabang olahraga yang dipertandingkan ASEAN University Games, dan cabang olah raga asli Indonesia.

Disamping itu, bagi mahasiswa difabel

juga perlu diadakan Pekan Olahraga Mahasiswa Paralimpik Nasional. Plt Rektor UNJ Intan Ahmad mengapresiasi rencana bea siswa khusus para atlet berprestasi. Skema beasiswa ini akan melengkapi beasiswa lain yang sudah dialokasikan seperti beasiswa Bidikmisi dan afirmasi pendidikan. “Para mahasiswa yang juga atlet berprestasi bisa berlatih dengan lebih baik, karena dukungan beasiswa, sekaligus meningkatkan prestasi,” katanya.

Mantan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek-Dikti ini berpendapat, dengan skema beasiswa maka prestasi olahraga Indonesia yang didukung oleh berasal dari perguruan tinggi akan makin meningkat, sehingga diharapkan akan lebih banyak lagi atlet Indonesia yang bisa berkiprah di kompetisi internasional bergengsi seperti olimpiade.

 

 

Baca Juga :

 

 

 

Kemenag Tegaskan Mustahil Menghapus Pendidikan Agama dari Sekolah

Kemenag Tegaskan Mustahil Menghapus Pendidikan Agama dari Sekolah

Kemenag Tegaskan Mustahil Menghapus Pendidikan Agama dari Sekolah
Kemenag Tegaskan Mustahil Menghapus Pendidikan Agama dari Sekolah

Kementerian Agama (Kemenag)

angkat bicara terkait viralnya rekaman video seorang ibu yang menyebut Presiden Joko Widodo akan menghilangkan pendidikan agama di sekolah. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan, tidak mungkin pendidikan agama dihapus dalam kurikulum sekolah, apalagi di sekolah madrasah.

“Di negara sekuler seperti Inggris dan sejumlah negara Eropa Barat, bahkan pelajaran agama wajib di sekolah, baik di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah (public schools), apalagi di sekolah yang diselenggarakan oleh gereja (faith based schools),” ujar Kamaruddin Amin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/3/2019).

Menurut dia, mustahil pelajaran agama dianggap tidak penting dan dihilangkan dari kurikulum. Apalagi di Indonesia sebagai negara yang dikenal sangat religius. Bahkan dalam empat tahun terakhir, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag justru terus berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Banyak program afirmatif yang sudah dilakukan

. Keberadaan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) misalnya, sebagai madrasah unggulan terus dikembangkan hingga jumlahnya semakim banyak dan tersebar di berbagai provinsi

Pesantren Salafiyah dan Ma’had aly (perguruan tinggi di pesantren) juga kita rekognisi dalam bentuk penyetaraan atau muadalah. Pemerintah juga siapkan RUU Pesantren untuk memberikan afirmasi dan rekognisi bahkan fasilitasi pada tradisi dan kekhasan keilmuan di pesantren,” tuturnya.

Sarana prasarana pendidikan tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

juga maju pesat atau kini sudah ada sebanyak 58 PTKIN. Semuanya memiliki gedung perkuliahan yang baru. Intinya, penguatan pendidikan agama dan keagamaan telah banyak dilakukan Kemenag.

Tidak hanya fisik, penguatan itu juga dilakukan pada aspek pengembangan SDM (beasiswa), kurikulum maupun penguatan proses belajar mengajar. “Saya justru optimistis pendidikan agama ke depan di Indonesia akan semakin kuat dan berkualitas,” pungkasnya.

 

Sumber :

http://bpbd.lampungprov.go.id/blog/penjelasan-struktur-kulit/

Kemendikbud Pertahankan Persentase Soal HOTS Sebesar 10%

Kemendikbud Pertahankan Persentase Soal HOTS Sebesar 10%

Kemendikbud Pertahankan Persentase Soal HOTS Sebesar 10%
Kemendikbud Pertahankan Persentase Soal HOTS Sebesar 10%

 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

memutuskan tidak mengubah persentase soal high order thinking skills (HOTS) atau kemampuan berpikir tingkat tinggi/penalaran pada ujian nasional (UN) tahun ini. Keputusan itu dilakukan agar siswa bisa beradaptasi dengan soal bernalar tinggi tersebut. Dengan demikian standar soal UN 2019 ini tidak berbeda dengan tahun belumnya.

Hal ini berarti soal yang berbasis HOTS tidak akan dinaikkan jumlahnya. Kemendikbud meminta siswa tidak perlu khawatir karena komposisi soal HOTS 2019 ini masih sama dengan UN 2018. “Tingkat kesulitan dan komposisi soal UN 2019 ini mirip tahun lalu. Tingkat kesulitan biasa, ada yang mudah, sedang, agak sulit, dan sulit,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno di Kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.

Soal HOTS di UN tahun lalu mencapai 10%

dari total soal yang harus dijawab oleh peserta ujian. Totok menyampaikan, meski pemberian soal HOTS sudah dimulai sejak tahun lalu, Kemendikbud ingin tahun ini seluruh siswa dan guru beradaptasi lagi dengan soal HOTS tersebut. Dengan tidak adanya kenaikan persentase soal HOTS, diharapkan siswa dan guru bisa berlatih lebih intensif untuk menguasai soal tersebut.

Totok menjelaskan, sejatinya soal HOTS itu bertujuan melatih siswa memahami konsep. Hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya mampu untuk sekadar menghafal soal ujian saja. Dia yakin, jika siswa terbiasa untuk dilatih dengan cara berpikir kritis dan kreatif, soal HOTS yang sebelumnya dinilai sulit akan dengan mudah dijawab siswa. “Soal HOTS melatih siswa untuk memahami konsep, menerapkan konsep, dan menganalisis untuk memecahkan masalah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Totok menuturkan,

adanya soal berbasis HOTS ini juga untuk mengukur kelemahan dan kelebihan setiap sekolah pada setiap materi pembelajaran. Dengan begitu proses pelatihan guru tidak lagi dilakukan secara umum, tetapi akan disesuaikan dengan hasil UN. Sebab salah satu tujuan UN ialah sebagai alat refleksi guru untuk memperbaiki keadaan.

Selain itu para guru tersebut juga didorong untuk bisa menyusun soal berbasis HOTS sehingga siswa terbiasa dan terpola untuk menyelesaikan masalah menggunakan cara berpikir kritis. Berdasarkan rekap data, sekolah yang siap menjalankan UN berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP, MTs, SMA/MA, dan SMK ada 88,71% UNBK. Perinciannya, SMP dan MTS 82,03%, SMA dan MA 95,35%, dan SMK 98,75%.

Adapun untuk nonformal seperti program paket 99,04% UNBK. “Untuk menangani permasalahan teknis pada saat UNBK nanti, di setiap provinsi akan ada helpdesk UN dan teknisi khusus yang siap membantu,” jelasnya.

Sementara itu Mendikbud Muhadjir Effendy sebelumnya mengatakan, jumlah SMP yang bisa melaksanakan UNBK hanya ditargetkan 80%. Namun ternyata jumlahnya pun bisa melampaui patokan awal tersebut. Kemendikbud akan terus berkoordinasi untuk memastikan sekolah penyelenggara UNBK benar-benar siap secara prasarana.

Diketahui, berdasarkan prosedur operasional standar (POS) penyelenggaraan UN, siswa SMA akan menjalani UN pada 1–4 April dan dilanjutkan pada 8 April. Untuk SMP akan diselenggarakan pada 22–25 April. Adapun ujian paket UN Paket C akan dilaksanakan pada 12–16 April dan UN Paket B/Wustha dilaksanakan 10–13 Mei.

 

Sumber :
https://bandarlampungkota.go.id/blog/struktur-kulit-fungsi-kulit-beserta-gambar-kulit/

Veteran Yakini Generasi Muda Bisa Jaga NKRI

Veteran Yakini Generasi Muda Bisa Jaga NKRI

 

Veteran Yakini Generasi Muda Bisa Jaga NKRI

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa

Semangat itulah yang menjadi pemicu para pahlawan untuk terus berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah. Dan tepat hari ini, Jumat (17/08/2018) Republik Indonesia memperingati HUT Kemerdekaannya yang sudah memasuki usia ke-73.

Upacara HUT RI

Upacara HUT RI pun dilaksanakan di seantero Indonesia tak terkecuali Kota Bogor yang menggelar upacara peringatan HUT RI Ke-73 di lapangan Pusdikzi, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor. Suasana penuh khidmat nampak begitu terasa hingga membuat para Legiun Veteran yang turut hadir sebagai peserta upacara merasakan kembali kenangan perjuangan mereka.

“Bagi kami veteran yang masih hidup sangat bangga bisa mengikuti upacara peringatan HUT RI yang luar biasa ini sangat khidmat dan khusyu, kalau dulu upacara masih sederhana sekarang sudah luar biasa,” ujar Muhamad Husni salah satu Legiun Veteran Kota Bogor

Veteran yang pernah berjuang di Irian Barat pada 1962 ini sangat percaya jika generasi muda sekarang bisa menjaga NKRI jika memegang Teguh pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, jangan sampai rakyat keluar dari garis pancasila dan UUD 1945 karena itu adalah dua hal yang penting. “Kuncinya satu yang penting jangan sampai keluar dari NKRI karena kemerdekaan ini perjuangan kami,” tegasnya.

Mantan Komandan Pleton

Mantan Komandan Pleton yang mempunyai 30 anak buah ini juga menambahkan, kemerdekaan Indonesia ini masih harus disempurnakan. Pasalnya, sampai saat ini Indonesia masih dihadapi dengan masalah kemiskinan, masih rendahnya pendidikan, dan ancaman pengaruh dari luar terhadap kesatuan persatuan rakyat Indonesia.

“Harapan kami generasi muda harus belajar dengan baik dan berprestasi agar di masa depan dapat menyumbangkan pikirannya kepada negara, sehingga kehidupan masyarakat bisa lebih baik lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Dandim 0606 Suryakancana Letkol Arm Doddy Suhadiman mengatakan, kemerdekaan menjadi momentum baik bagi generasi muda untuk kembali mereview makna kemerdekaan yang telah diperjuangkan para founding father. Serta tentunya mengisi kemerdekaan yang sekarang dinikmati ini dengan hal positif jangan sampai malah disia-siakan.

“Indonesia memang sudah merdeka hanya saja tentunya harus dimaksimalkan lagi dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia dan menjaga Indonesia dari setiap ancaman,” imbuhnya.

Pancasila dan UUD 1945

Ia menjelaskan, TNI senantiasa menjaga kemerdekaan dengan mengantisipasi segala macam ancaman yang akan datang dari luar ataupun ancaman yang sudah ada atau dari dalam. TNI tidka hanya mengantisipasi atau menghadapi ancaman secara fisik saja tetapi juga ancaman non fisik, seperti ideologi, politik, sosial budaya,hukum dan HAM yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Kami selalu melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan dan pemahaman bela negara kepada generasi muda sembari memberikan contoh-contoh ancaman yang bisa merusak negara,” pungkasnya.

Arikel terkait:

Bima dan Warga Berbaur di Pesta Rakyat

Bima dan Warga Berbaur di Pesta Rakyat

 

Bima dan Warga Berbaur di Pesta Rakyat

Pesta rakyat ke-5

Pesta rakyat ke-5 kalinya dalam rangka memperingati dan menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI Ke-73 digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor Jumat (17/08/2018). Tahun ini Kampung Warna-warni RT 04/09, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor terpilih menjadi lokasi pesta rakyat.

Tak ayal, suasana kampung warna-warni yang mendapatkan predikat sebagai kelurahan terbaik Se-Indonesia ini sedari siang sudah ramai dengan warga yang hadir. Mereka tampak antusias menunggu kehadiran orang nomor satu di Kota Bogor Bima Arya untuk mengikuti berbagai macam perlombaan. Ya, pesta rakyat ini memang menjadi ajang lomba antara wali kota dan jajarannya bersama dengan warganya.

Sekitar pukul 14.50 WIB

Bima didampingi Istri Yane Ardian datang menggunakan mobil mercedes benz 1937. Kedatangan mereka langsung disambut warga yang berdiri di kedua sisi jalan. Bima dan Yane pun turun menghampiri warga dan tidak lama langsung mengikuti berbagai lomba.

Suasana semakin semarak ketika Bima

Camat dan Asisten turun ke sungai. Mereka melakukan pukup bantal dan tak ketinggalan ngalun menggunakan ban berbaur dengan warga dan anak-anak.

Wali Kota Bogor Bima Arya

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, lomba pukul bantal menjadi lomba yang paling menarik. Mengingat hanya di lomba tersebut warga bisa memukul wali kotanya. Selain itu, lewat pesta rakyat yang sudah menjadi bagian dari tradisi ini tidak ada batas dan jarak antara wali kota dengan warganya.

“Kapan lagi bisa mukul wali kota, tadi malah sampai jadi gulat saking serunya, benar-benar tidak ada duanya bisa berbaur dengan warga seperti ini,” ucapnya.

Ketua Panitia Pelaksana Pesta Rakyat Taufik

Ketua Panitia Pelaksana Pesta Rakyat Taufik mengatakan, lokasi pelaksanaan pesta rakyat memang digilir setiap tahunnya di enam kecamatan se-Kota Bogor. Tahun ini, berlangsung di Kelurahan Katulampa yang memang mempunyai ikon kampung warna-warni. Selain itu, di kampung ini juga mempunyai potensi air sungai untuk ngalun dan bermain pukul bantal..

“Masyarakat disini sangat antusias, mereka menikmati pesta rakyat karena bisa langsung berbaur dengan wali kota nya. Dan Alhamdulillah semua merasa puas dan senang,” ujarnya.

Sementara itu, di tempat yang sama salah seorang warga Kampung Warna-warni Sri Rahayu mengaku senang adanya pesta rakyat karena membuat suasana Agustus di kampung warna-warni menjadi lebih ramai dan seru. Dirinya yang menonton langsung bersama suami dan dua anaknya ini juga turut bangga melihat wali kota berbaur dan dekat dengan warga.

“Saya harap di kemerdekaan sekarang Kota Bogor bisa lebih baik dan kampung warna-warni bisa semakin terkenal,” harapnya.

Sumber: http://bpbd.lampungprov.go.id/blog/gelombang-elektromagnetik/

Jangan Pernah Mundur, Jangan Jadi Orang Biasa

Jangan Pernah Mundur, Jangan Jadi Orang Biasa

 

Jangan Pernah Mundur, Jangan Jadi Orang Biasa

Hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan pernah dimenangkan

Negara ini dibangun oleh anak muda yang bertaruh untuk memenangkan.  Hal itu ditegaskan Wali Kota Bogor Bima Arya saat acara ramah tamah dengan Unsur Forkompimwil, Forkompimda, Paskibraka Kota Bogor dan Pasukan Pendamping pada Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-73 Tahun 2018 Tingkat Kota Bogor di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Jumat (17/08/2018) malam.

“Jadi ini baru awal dan kalian (anggota paskibraka, red) sudah masuk ke medan pertempuran, jangan pernah mundur, jangan jadi orang biasa-biasa saja. Jadilah misalnya aktivis, ilmuan,” katanya.

Bima mengaku pengibaran bendera tahun ini ia merasa deg-degan

Apalagi saat detik-detik terakhir bendera ditarik dan akan dikibarkan. “Mungkin lebih deg-degan lagi para senior dibelakangnya,” katanya.

Namun ada hal yang membuatnya bertanya-tanya. Wali Kota melihat wajah pengibar bendera yang sebelum menarik bendera komat kamit. “Kenapa itu ya. Mana coba yang tadi ada di depan saya sambil komat-kamit, “ tanyanya.

“Saya pak. Saya baca doa Al-Fatihah dan ayat kursi pak sebelum narik bendera,” jawab Raihan Naufal salah satu anggota Paskibraka Kota Bogor disambut gelak tawa yang hadir.

Bima menjelaskan

Negara ini didirikan oleh orang yang tahu dimana berikhtiar dan tawakal.Ia merasa bangga karena 38 anggota Paskibraka Kota Bogor sudah melalui ujian yang luar biasa dan itu tidak mudah.

“Saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah melanjutkan tradisi kebersamaan yang luar biasa. Junior belajar kepada senior dan senior berbagi ilmu kepada juniornya,” tuturnya.

Pemerintah Kota

Mudah-mudahan kalian bisa terus berkiprah dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor siap berkolaborasi dan mengisi ruang teman-teman semua. “Saya apresiasi kepada pelatih, Dispora, PPI Kota Bogor. Tahun ini agak berkilau karena aura semangat yang memancar dari diri kalian, kedepan jangan putus pembinaannya,” ujarnya.

Turut hadir Ketua PPI Kota Bogor Teguh Rachman Hakim, Ketum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad, Wakapolresta Bogor Kota AKBP Rantau Isnur Eka, perwakilan dari Dandenpom III/1 Suryakencana, Kodim 0606, Yonif 315, Pusdikzi.

 

Sumber:  http://bpbd.lampungprov.go.id/blog/pancasila-sebagai-dasar-negara/

Budaya Politik yang Berkembang Di Masyarakat Indonesia

Budaya Politik yang Berkembang Di Masyarakat Indonesia

Budaya Politik yang Berkembang Di Masyarakat Indonesia
Budaya Politik yang Berkembang Di Masyarakat Indonesia
Pada bagian sebelumnya kalian memperoleh pemahaman bahwa kebudayaan yang dimiliki oleh suatu daerah mempunyai budaya politik tersendiri yang menjadi karakteristik khas bagi setiap perilaku atau tindakan politik yang ditampilkan oleh setiap warga masyarakatnya untuk memperluas wawasan kalian berikut ini dipaparkan budaya politik beberapa suku bangsa di Indonesia.

a) Budaya politik Batak

Orang Batak terkenal dengan karakternya yang keras dalam menantang hidup. Dalam mengemukakan pendapat, orang Batak cenderung spontan, lugas dan keras serta apa adanya. Karakteristik seperti ini sangat diperlukan dalam pembangunan politik di negara kita, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Kejujuaran  adalah prinsip utama yang dipegang teguh oleh orang Batak dalam mengarungi kehidupannya. Hal ini sebenarnya merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh pemerintahan  untuk menciptakan pemerintahan yang jujur, bersih, dan berwibawa.
Di dalam kelompoknya, masyarakat Batak mencari orang yang dianggap mampu dan bijaksana mengatasi segala persoalan dan kepentingan masyarakat, kemudian mereka dijadikan pemimpin dalam bidang pemerintahan melalui proses pemilihan. Dalam pemilihan itu, masih terasa adanya pengaruh sisa-sisa kebiasaan lama, yaitu semua warga memberikan prioritas kepada keturunan tertua dari pembuka desa. Selain faktor keturunan tertua, faktor tradisi dan kharisma sering jadi pertimbangan. Seorang yang pandai, bijaksana, belum tentu menang dalam pemilihan, bila faktor keturunan atau kharisma tidak melekat pada dirinya. Seorang pemimpin harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat setempat.

b)Budaya Politik Minangkabau

Suku Minangkabau terletak di Sumatera Barat. Sumatera adalah daerah luar Jawa yang paling banyak menyumbang tokoh di panggung politik nasional, sejak era kolonial sampai era reformasi. Tokoh-tokoh Sumatera Barat, juga mewakilli semua tipe ideologi politik, mulai dari Tan Malaka hingga Hamka. Oleh karena itu, Sumatera memiliki tempat tersendiri dalam sejarah politik Indonesia.
Masyarakat Minangkabau melihat pemimpin hanyalah orang yang “ditinggikan serantin dan didahulukan selangkah”, artinya pemimpin bukanlah penguasa tunggal yang mempunyai kewenangan mutlak dalam mengambil setiap kebijakan. Masyarakat Minang memandang bahwa kekuasaan menyebar dalam nagari-nagari karena nagari berfungsi sebagai kesatuan adat dan sekaligus politik. Cara mengambil keputusan adalah musyawarah antara seluruh unsur nagari.
Watak politik Minangkabau itu kemudian mewarnai watak nasionalisme Indonesia yang tumbuh di Sumatera Barat. Ideologi yang diusung untuk Indonesia merdeka merupakan perpaduan dari pandangan islam modern dan sekuler radial, misal marxisme. Aktornya datang dari kalangan ulama, guru-guru, dan murid-murid perguruan swasta, komunitas pedagang, pemimpin nagari yang berserikat dengan aktifis politik. Perpaduan ketiga unsur itu membuat nasionalisme Indonesia di Minang menjadi tidak elitis dan menghargai kemandirian semua pihak dalam menentang kolonial Belanda.
Dengan kemandirian itulah Sumatera Barat menjadi benteng bagi Republik Indonesi ketika terancam agresi militer Belanda. Bersam Syafruddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran RI), segenap tokoh politik dan birokrasi baik sipil maupun militer di Sumatera Barat menjalankan pemerintahan Darurat Indonesi (PDRI) tahun 1948 sebagai pemerintahan yang sah. Berkat dukungan masyarakat Minang, PDRI berhasil menjaga persatuan dan kesatuan RI. Selain itu, rencana Belanda untuk mendirikan negara Minagkabau sebagai daerah otonom dalam Negara Federasi Sumater berhasil digagalkan.

c) Budaya Politik Sunda

Kebudayaan Sunda termasuk salah satu kebudayaan yang berpengaruh di negara kita ini. Tingkat keberpengaruhan budaya Sunda sangat tinggi terhadap warga masyarakatnya. Bahkan ajaran Islam yang  mayoritas dianut oleh orang Sunda dalam proses penyebarannya banyak dipengaruhi budaya Sunda.
Dalam penyelenggaraan politik pemerintahan baik ditingkat pemerintahan provinsi sampai pemerintahan desa selalu diwarnai dengan keharmonisan hubungan antara penguasa setempat dengan rakyatnya. Tak jarang ketika menggelar pesta rakyat, masyarakat Sunda sering menyuguhkan tarian Jaipong dan Pesinden kepada para aparat pemerintahan. Rakyat begitu hormat kepada aparat pemerintahan.
Masyarakat Sunda merupakan tipe masyarakat yang tidak mengutamakan kekuasaasn. Hal ini terbukti dalam komposisi pengisian jabatan yang ada dilingkungan pemerintahan pusat, di mana sedikit sekali orang Sunda yang mengisi jabatan tersebut. Begitu pula dalam lembaga Legislatif, tidak jarang masyarakat Sunda diwakili oleh orang yang berasal dari komunitas Sunda. Hal inilah menjadi keunikkan tersendiri dari masyarakat Sunda.

d)Budaya Politik Jawa

Masyatakat Jawa pada dasarnya masih bersifat hierarkis. Stratifikasi sosial bukan berdasarkan ada atribut sosial yang bersifat materialistik, tetapi lebih kepada kepemilikan kekuasaan. Bagaimana konsep kekuasaan yang berlaku pada masyarakat Jawa? Bagi masyarakat Jawa kekuasaan itu pada dasarnya bersifat nyata, tetapi (konstan), sumbernya homogen dan tidak berkaitan dengan persoalan salah atau tidaknya kekuasaan tersebut dimiliki seseorang.
Didalam masyarakat Jawa terdapat pemisahan yang tegas antara pemegang kekuasaan yang disebut sebagai kalangan Priyayi ,dan rakyat biasa. Hal tersebut diperlihatkan dengan cara berekspresi melalui bahasa dan pola perilaku yang diwujudkan melalui bahasa. Bahasa Jawa sendiri terdiri dari beberapa tingkatan mulai dari Kromo Inggil (halus), Kromo (setengah halus), sampai Ngoko (kasar). Kalangan rakyat biasa harus mengekspresikan diri dalam bahasa yang halus kepada kalangan penguasa. Sebaliknya penguasa dapat menggunakan bahasa yang kasar kepada rakyat biasa. Dengan demikian, pemisahan antara penguasa dan rakyat menjadi tegas, yang kemudian diungkapkan dengan istilah wong gedhe dan wong cilik.

e) Budaya Politik Bali

Masyarakat adat di Bali memiliki wujud pemikiran yang mendasar dalam segala hal, termasuk dalam kehidupan politiknya. Pemikiran tersebut merupakan aspek budayanya yang diwujudkan dalam bentuk konsep-konsep yang disebut tatwa, seperti;
  • Tri Hita Karana yang memberi pengertian atas adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya.
  • Desa Kala Patra yang memberi pangertian tentang adanya pengertian tentang tempat, waktu, dan keadaan yang mempengaruhi suatu peristiwa, atau fenomena.
  • Tri Samaya yang meliputi atita (masa lalu), nagata (masa yang akan datang), wartamana (masa sekarang).
Masyarakat Bali tumbuh dan berkembang dengan unsur tradisi dan agama yang sangat kuat. Unsur tersebut, dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pertahanan terhadap arus budaya luar yang datang ke Bali. Hal ini terbukti dengan adanya pergeseran budaya tersebut, masyarakat adat Bali tetap bisa mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan masyarakat adatnya.
Masyarakat adat di Bali menjadikan adat sebagai alat penyaring dari segala pengaruh yang datang baik dari luar maupun dari dalam. Adat itu bersumber pada ajaran agama Hindu yang dianut oleh mereka. Aturan adat bagi masyarakat adat di Bali mutlak dilaksanakan, bahkan bisa mengalahkan aturan hukum Nasional. Adapun aturan adat yang dijadikan sebagai penyangga keberlangsungan kebudayaan sekaligus pedoman hidup masyarakat ada di Bali dinamakan dengan awig-awig.
Awig-awig merupakan aturan-aturan yang hidup di masyarakat yang disusun berdasarkan ajaran tri hita karana. Ajaran ini menegaskan bahwa dalam kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari tiga interaksi, yaitu; 1) parihyangan (interaksi antara manusia dengan Tuhan); 2)pawongan(interaksi antara manusia dengan manusia), dan 3)palemahan (interaksi antara manusia dengan alam). Awig-awig ditegakkan oleh fungsionaris hukum adat yang terdiri dari prajuru desa pecalang. Keduanya diwajibkan menegakkan awig-awig secara arif dan bijaksana serta harus menjadi panutan bagi warga masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Dalam kenyataannya, fungsionaris adat ini kecil sekali melakukan penyimpangan, bahkan mereka selalu menjadi panutan masyarakat dalam segala hal dan setiap himbauan yang mereka serukan selalu diikuti oleh masyarakat adat. Masyarakat lebih menghormati mereka dari pada pejabat pemerintahan.

f) Budaya Politik Dayak

Suku Dayak merupakan suku terbesar yang menghuni pulau Kalimantan. Pada masyarakat suku Dayak di kenal sistem pemerintahannya desa yang dipimpin oleh pembekal dan penghuluPembekal bertindak sebagai pemimpin administratif, sedangkan penghulu berkedudukan sebagai kepala adat dalam desa. Syarat untuk menjadi pembekal adalah memiliki kemampuan menulis dan membaca huruf latin, mempunyai rumah, serta mempunyai pengaruh. Sedangkan syarat untuk menjadi penghulu adalah mempunyai keahlian dalam soal-soal adat, karena penghulu akan manjadi orang yang diminta bertindak memutuskan perkara-perkara hukum adat dan menjadi wakil desanya pada upacara-upacara adat yang diadakan di desa tetangga.
Kedudukan pembekal dan penghulu sangat terpandang di desanya mereka memperoleh jabatan melalui pemilihan warga desa. Warga desa sangat menghormati dan mematuhi setiap perintah yang dikeluarkan mereka. Karena hampir semua warga desa yakin bahwa pembekal dan penghulumerupakan orang yang memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang warga desa hadapi.

g) Budaya Politik Bugis-Makassar

Suku Bugis-Makassar terletak di Sulawesi Selatan. Dalam kehidupan politik masyarakat Bugis belaku budaya ‘Ajjoareng-Joa’. Budaya ini dalam istilah umum disebut dengan budaya ‘patron-klien’ yang merupakan istilah bagi hubungan hierarki antara kaum bangsawan (pratron) dengan rakyat (klien). Dalam masyarakat Bugis, patron biasa disebut ‘Ajjoareng atau Pappuangeng’. Sedangkan klien biasa disebut ‘joa atau ana’ guru (pengikut). Hubungan patron dan klien merupakan hubungan kewajiban timbal-balik. Seorang patron berkewajiban untuk melindungi ‘joa’nya dari kesewenangan-kesewenangan bangsawan lain, pencurian, atau berbagai ancaman lain, serta memperhatikan kesejahteraan dan melindungi mereka dari kemiskinan. Sebaliknya, klien berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada patronnya, misal: dengan bekerja di lahan atau rumah tuannya, atau menjadi prajurit, dan mengerjakan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya.
Dalam sistem politik orang Bugis-Makassar, garis keturunan bukanlah jaminan untuk mendapat posisi jabatan politik. Tidak ada aturan mutlak yang dapat dijadikan pedoman dalam proses peralihan jabatan politik di suatu kerajaan. Namun terdapat sebuah petunjuk yang mengariskan bahwa untuk jabatan tetentu, calon yang akan dipilih biasanya mesti salah seorang dari sekian banyak keturunan yang pemegang jabatan sebelumnya, dan dia sendiri berasal dari status tertentu saja. Jadi akan terdapat beberapa kandidat yang memiliki hak yang sama untuk berkompetisi dalam proses peralihan jabatan tersebut.
Dengan demikian, seorang patron harus berupaya untuk memperluas jaringan kliennya. Terdapat beberapa cara untuk membangun dukungan jaringan klien. Cara pertama dengan menunjukan kedermawanannya dan membangkitkan rasa hormat dari kalangan pengikutnya dengan melindungi dan menjaga kesejahteraan mereka lebih baik dibandingkan yang lain. Cara lain adalah dengan membangkitkan kebanggaan pengikut dan harap akan masa depan yang lebih baik dengan menduduki jabatan tinggi  atau tampak sebagai orang yang paling berpeluang untuk menduduki jabatan tersebut. Pengikut pada gilirannya akan merasa ikut terhormat, dan berharap memperoleh keuntungan dari jabatan pemimpinnya, karena dengan memegang jabatan tersebut meningkatkan peluang patron mereka untuk mendistribusikan kembali kekayaan yang diperolehnya.
Baca Artikel Lainnya: