Pemerintah Cuci Tangan, ISP Cuci Piring

Pemerintah Cuci Tangan, ISP Cuci Piring

Pemerintah Cuci Tangan, ISP Cuci Piring
Pemerintah Cuci Tangan, ISP Cuci Piring

Sikap tegas pemerintah yang mengharuskan Internet Service Provider (ISP) untuk memblokir konten pornografi dianggap tidak mencerminkan ide inti dari program Internet Sehat, yang lebih mengandalkan pemberdayaan masyarakat dan gerakan bottom-up.

Censorship dan Internet Sehat itu hal yang berbeda sama sekali,” tegas Donny BU, peneliti senior ICT Watch, kepada detikINET, Jumat (23/7/2010).

Menurut Donny, surat perintah pemblokiran yang ditanda-tangani Plt. Dirjen Postel Muhammad Budi Setiawan itu mengesankan sikap pemerintah yang menghibahkan tanggung jawab soal ‘moralitas’ ke tangan ISP. Yakni melalui pendekatan teknis.

“Jadi pemerintah terkesan cuci tangan, dan ISP yang cuci piring,” kelakarnya.

“Pornografi itu soal moral dan imunitas diri. Perintah sensor ala kominfo itu soal teknis. Dan di surat itu, makin menandakan kominfo tidak paham ide inti dari ‘Internet Sehat’, yaitu pemberdayaan masyarakat ditambah bottom-up,” jelas pria yang juga aktif sebagai akademisi ini.

Salah besar, jika ada yang beranggapan bahwa cita-cita ‘Internet Sehat’ dapat tercapai hanya dengan pendekatan teknologi, top-down atau sensor belaka.

“Dorong ISP untuk memiliki layanan buat keluarga, dorong pertumbuhan konten lokal, dan dorong sosialisasi masif tentang Intenet Sehat ke pendidikan dan keluarga,” tukas Donny.

ICT Watch selama ini memang terkenal dengan program Internet Sehat-nya. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini bahkan sudah menjalankan kampanye tersebut sejak 2002 lalu. Namun beberapa tahun belakangan, program serupa juga mulai digalakkan pemerintah. Hanya saja dengan nama sedikit berbeda, yakni Internet Sehat dan Aman (Insan).

“Kita sih sering share soal Internet Sehat ke Kominfo, Diknas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tapi pemerintah kan mungkin butuh anggaran. Kalau kami swadaya saja, tetap jalan sejak 2002. Jadi pola sosialisasinya berbeda,” kata Donny.

“Kita (ICT Watch-red.) tidak pro pornografi, tapi kita kontra pendekatan moralitas vs teknologi,” pungkasnya.

Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan

Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan

Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan
Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan

Tugas kantor perwakilan Badan Pertanahan Nasional:

  1. Tata usaha di kantor perwakilan BPN,
  2. Survei, pengukuran dan pemetaan pertanahan,
  3. Hak tanah dan pendaftaran pertanahan,
  4. Pengaturan dan penataan pertanahan,
  5. Pengendalian dan pemberdayaan masyarakat,
  6. Menyelesaikan sengketa, konflik, dan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Perwakilan BPN                               menyelenggarakan fungsi:

  1.          Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
  2.                Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara

    menyeluruh di seluruh Indonesia.

  1.                Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship).
  2.                Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan

                     daerah-daerah konflik.

  1.                Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan

                     di seluruh Indonesia secara sistematis.

  1.                Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan system

     pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.

  1.                Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan

     masyarakat.

  1.                 Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
  2.                Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahan

                     yang telah ditetapkan.

  1.                Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
  2.                Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.
  1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kejaksaan Negeri

Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Negeri:

  1. Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan  dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
  2. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
  3. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah.
  4. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: peningkatan kesadaran hukum; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aksi kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
  1. Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
  2. Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  3. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.
  4. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang dimandatkan oleh Undang-Undang.
  5. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
  6. Mengajukan kasasi demi keperntingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.
  7. Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.
  8. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah NKRI karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

 

Sumber : https://merkbagus.id/

Tugas Dan Fungsi Perpajakan

Tugas Dan Fungsi Perpajakan

Tugas Dan Fungsi Perpajakan
Tugas Dan Fungsi Perpajakan

 Tugas Perpajakan:

  1. Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak,
  2. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan,
  3. Bimbingan konsultasi dan pembinaan penggalian potensi perpajakan serta Bemberian dukungan teknis computer,
  4. Bengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan,
  5. Benyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian,
  6. Bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan,
  7. Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat,
  8. Benyelesaian keberatan dan pengurangan, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan,
  9. Bembetulan surat ketetapan pajak dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar,
  10. Belaksanaan administrasi Kantor Wilayah.
  11. Bidang Pemeriksaan, penyidikan dan Penagihan Pajak mempunyai tugas   melaksanakan bimbingan teknis,
  12. Pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pemeriksaan dan penagihan pajak, penelaahan hasil,
  13. Pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (peer review), bantuan penagihan, serta
  14. pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Fungsi Perpajakan:

  1. Bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak,
  2. Bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak,
  3. Bemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak,
  4. Pelaksanaan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan,
  5. Penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (peer review),
  6. Pantuan pelaksanaan penagihan.
  7. Sumber : https://www.anythingbutipod.com/

UPH-UI-ITB Berkolaborasi Gelar Seminar Perkotaan

UPH-UI-ITB Berkolaborasi Gelar Seminar Perkotaan

UPH-UI-ITB Berkolaborasi Gelar Seminar Perkotaan
UPH-UI-ITB Berkolaborasi Gelar Seminar Perkotaan

Universitas Pelita Harapan (UPH) berkolaborasi dengan Universitas Indonesia (UI)

dan Institut Teknologi Bandung (ITB) berkolaborasi menggelar seminar “Transforming Lives Human and Cities” dengan tajuk “Who Build Cities?” di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Ketua panitia penyelenggara seminar, Nurfakih Wirawan mengatakan seminar difokuskan pada perencanaan dan kebijakan dalam pengembangan kota-kota besar di Indonesia. Seminar ini diharapkan bisa membangun kepedulian, sekaligus katalis untuk riset-riset dan praktik yang dilakukan oleh semua elemen dalam mewujudkan kota layak huni.

“Ini merupakan seminar yang kelima. Selain berkolaborasi dengan UI dan ITB,

seminar ini juga diselenggarakan bersama Urban and Regional Development Indonesia (URDI),” kata Nurfakih dalam acara tersebut.

Senior Advisor School of Design UPH, Alwi Sjaaf mengatakan seminar ini diselenggarakan secara berseri dan menjadi sebuah komitmen UPH untuk menyajikan diskusi hangat seputar perkotaan dan sumber daya manusia (SDM). Maka, tak heran bila narasumber yang mengisi acara ini merupakan para tokoh bangsa yang telah berhasil membangun kotanya, para pakar arsitektur dan perkotaan nasional. Pembicara dalam seminar ini adalah Wali Kota Bogor, Bima Arya, Dekan Sekolah Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB, Widjaja Martokusumo, pakar sosiologi Paulus Wirutomo, dan Sofian Sibarani dari Urban+.

“Kami harapkan semangat dari serial seminar ini dapat membuat kita lebih antusias

untuk meningkatkan aspek kelayakan hidup di kota kita,” kata Alwi.

Seminar “Transforming Lives Human and Cities” yang kelima ini melanjutkan topik pembahasan dari seminar keempat bertajuk “Who Build Cities?” yang telah diselenggarakan pada September lalu.

Dalam kesempatan ini, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara UPH, UI, dan ITB. Penandatanganan dilakukan Dekan SAPPK ITB, Widjaja Martokusumo, Dekan Fakultas Teknik UI, Hendri DS Budiono, dan Dekan School of Design UPH, Martin L Katoppo.

“Keja sama ini merangkum kesepakatan tiga perguruan tinggi untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia di masing-masing institusi, melakukan penelitian bersama, kegiatan pertukaran ilmuwan atau mahasiswa dan mengadakan konferensi ilmiah secara bersama-sama,” terangnya.

 

Baca Juga :

Presiden: Saya Tidak Ingin Guru Menjalani Birokrasi Berbelit

Presiden: Saya Tidak Ingin Guru Menjalani Birokrasi Berbelit

Presiden Saya Tidak Ingin Guru Menjalani Birokrasi Berbelit
Presiden Saya Tidak Ingin Guru Menjalani Birokrasi Berbelit

Presiden RI Joko Widodo mengatakan posisi guru sangat penting dalam pembangunan bangsa Indonesia

di masa depan. Hal itu diungkapkan saat peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/12).

Menurutnya, profesi guru dan tenaga pendidik merupakan garda depan sumber daya manusia (SDM) agar bisa bersaing dengan negara lain, terutama dalam menghadapi era digital dan milenial seperti sekarang ini.

Namun dia juga mengakui masih ada permasalahan dengan guru dan tenaga pendidik

antara lain soal tunjangan guru yang tersendat maupun tata kelola guru yang belum sempurna yang berdampak pada kinerja guru. Masalah tersebut diketahuinya saat kunjungan kerja ke daerah.

“Saya tidak ingin para guru menjalani birokrasi yang berbelit untuk mengurus sertifikasi. Tapi itu menyangkut kabupaten, kota, provinsi dan pusat. Hal ini kita awasi terus agar proses tersebut bisa berjalan cepat. Juga soal pencairan tunjangan profesi, administrasi rekrutmen guru baru,” katanya.

Oleh karena itu, dia berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengundang

perwakilan guru dan tenaga pendidik ke Istana dalam waktu dekat.

Sementara Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi berpendapat, pentingnya memberi pelatihan berkelanjutan bagi para tenaga pendidik termasuk menyederhanakan tata administrasi soal sertifikasi guru.

“Tata kelola guru terus diperbaiki, administrasi disederhanakan, percepatan sertifikasi dengan proses sederhana berbasis mutu, perhatian guru daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), tersedianya pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan,” ujarnya.

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/

Revitalisasi Situs BIG, Mudahkan Publik Pahami Peta Indonesia

Revitalisasi Situs BIG, Mudahkan Publik Pahami Peta Indonesia

Revitalisasi Situs BIG, Mudahkan Publik Pahami Peta Indonesia
Revitalisasi Situs BIG, Mudahkan Publik Pahami Peta Indonesia

Badan Informasi Geospasial (BIG) merevitalisasi situs web dan jaringan dokumentasi

dan informasi hukum untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemahaman informasi geospasial atau pemetaan.

Berkembangnya internet dan media sosial serta arah revolusi industri 4.0 yang makin menguat, membuat penyediaan informasi geospasial pun harus menyesuaikan tuntunan zaman.

Sekretaris Utama BIG Muhtadi Ganda Sutrisna mengatakan, informasi geospasial adalah hal yang mutlak untuk semua perencanaan dan tata ruang mengacu pada peta rupa bumi Indonesia.

“Melalui revitalisasi web ini diharapkan awareness di masyarakat terhadap peta atau informasi geospasial terbangun,” katanya di sela-sela Peluncuran Situs Web Informasi Geospasial di Cibinong, Bogor, Jumat (30/11).

Dalam web baru tersebut, selain memiliki tampilan baru dan terhubung dengan media sosial, transparansi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan, layanan publik online dan layanan web juga disebut selama 24 jam.

Selain itu web memuat jaringan dokumentasi dan informasi hukum BIG, layanan diklat,

peta kelautan, peta rupa bumi Indonesia, peta pasang laut, tata ruang online dan layanan survei dan pemetaan.

Saat ini peta rupa bumi yang dihasilkan BIG beragam mulai dari skala 1:1.000.000 hingga 1:50.000. Ke depan, BIG berupaya menghadirkan peta berskala lebih besar atau rinci hingga 1:1.000 yang cocok dijadikan peta desa.

Dari peta dasar ini, nantinya bisa diturunkan menjadi peta tematik untuk rencana detail tata ruang,

peta kebencanaan dan lainnya.

Sementara itu lanjut Muhtadi, di awal Desember 2018, BIG akan meluncurkan peta dasar untuk kebijakan satu peta berskala 1:50.000 yang nantinya bisa dibagi pakaikan antar kementerian dan lembaga. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih lahan dan perizinan.

Saat ini pun tambahnya, BIG sedang melakukan survei pemetaan udara untuk memperbarui peta rupa bumi Palu, Sigi dan Donggala pascagempa dan tsunami beberapa bulan lalu.

“Ditargetkan awal tahun depan rampung dan bisa jadi rujukan untuk peta relokasi,” ucapnya.

 

Sumber :

https://daftarpaket.co.id/

UNBK SMK Hari Pertama Terkendala Keterlambatan Token

UNBK SMK Hari Pertama Terkendala Keterlambatan Token

UNBK SMK Hari Pertama Terkendala Keterlambatan Token
UNBK SMK Hari Pertama Terkendala Keterlambatan Token

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemdikbud) Totok Suprayitno mengatakan, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) hari pertama secara umum lancar. Meski begitu, ia menuturkan, masih menerima laporan dari beberapa sekolah yang menjalankan UN berbasis komputer (UNBK) terkait keterlambatan proses memasukan token atau password ke server UN sehingga terkendala saat log in.

Menurut Totok Suprayitno, keterlambatan token ini, tidak mengganggu jadwal atau sesi UN yang harus diselesaikan. Pasalnya, waktu untuk mengerjakan soal setiap anak akan terhitung sejak ia berhasil membuka atau log in soal. “Alhamdulillah hari pertama secara umum lancar. Ya, ada laporan beberapa kendala dari beberapa sekolah itu semua terkait dengan keterlambatan token untuk memulai ujian,” kata Totok Suprayitno kepada Suara Pembaruan melalui pesan singkat, Selasa (26/3/2019).

Oleh karena itu, Totok Suprayitno tetap mengimbau, siswa untuk tidak panik dan bersabar apabila

terjadi masalah teknis saat UNBK. “Seperti tahun lalu, masalah itu ketika semua minta token saat bersamaan. Tentu akan lama. Nah ini banyak yang panik dan menekan berulang-ulang yang akan berdampak pada server. Seharusnya siswa sabar agar tidak memperburuk keadaan,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal yang sama, Totok Suprayitno mengatakan, di setiap provinsi, kabupaten telah disiapkan help desk UN. Bahkan, setiap sekolah penyelenggara UNBK ada teknisi khusus akan membantu siswa menangani masalah tersebut.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(Mendikbud) Muhadjir Effendy. Ia mengatakan, adanya kendala bagi siswa SMK ketika melalukan log in karena jumlah siswa yang mengikuti UNBK mengalami peningkatan yakni dari diikuti 1.524.104 siswa SMK yang menjalani UN, terdapat 1.516.009 (99,5 persen) menjalankan UNBK, sedangkan 8.095 (0,5 persen) siswa lainnya menjalankan UN Pensil Kertas (UNPK).

Kendati demikian, Muhadjir Effendy memastikan jika kendala pada saat log in ini tidak mengganggu pelaksanaan UNBK secara keseluruhan. “Saya sudah sampaikan berkali-kali pasti terjadi bottleneck (perlambatan sistem,red) tetapi tidak berpengaruh pada pelaksanaan UNBK,” ujar Muhadjir Effendy saat meninjau Mengunjungi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) di Yogyakarta, Senin (25/3/2019).

Ia menyebutkan, kejadian server error pada hari pertama adalah wajar. Pasalnya, di waktu bersamaan semua anak melakukan akses soal di server Kemdikbud, dengan begitu, token UN akan muncul 10 hingga 15 menit.

Dijelaskan Muhadjir Effendy, keterlambatan tokenn ini hanya dialami oleh siswa yang menjalankan UNBK pada sesi pertama. Sedangkan untuk sesi kedua dan selanjutnya tidak. Ketika ada laporan permasalahan pada server, Kemdikbud langsung mengambil langkah cepat dengan mengaktifikan server cadangan yang membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit.

 

Baca Juga :

1.524.104 Siswa SMK Jalani UN Hari Pertama

1.524.104 Siswa SMK Jalani UN Hari Pertama

1.524.104 Siswa SMK Jalani UN Hari Pertama
1.524.104 Siswa SMK Jalani UN Hari Pertama

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) resmi digelar hari ini,

Senin (25/3/2019) hingga 28 Maret yang diikuti 1.524. 104 siswa. Dengan rincian, 1.516.009 (99,5 persen) menjalankan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), sedangkan 8.095(0,5%) siswa lainnya menjalankan UN Pensil Kertas (UNPK).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud, Totok Suprayitno mengatakan, untuk siswa SMK ada empat mata pelajaran yang di uji yaitu, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. “Jadi hari pertama ini, siswa mengerjakan soal UN, Bahasa Indonesia,” kata Totok kepada Beritasatu.com, pada Sabtu (23/3/2019).

Totok menuturkan, jenjang SMK ini 99,5 persen telah mengunakan UNBK. Untuk itu, dalam menjaga kesiapan server UN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) selain telah meningkatkan kekuatan server pusat. Kemdikbud juga bekerjasama dengan lima perguruan tinggi untuk terlibat mengamankan server UN yang dibagi per wilayah agar tidak terjadi bottleneck atau perlambatan sistem.

Untuk wilayah barat ditugaskan kepada tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Syiah Kuala

(Unsyiah), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Sedangkan untuk wilayah tengah ditugaskan kepada Universitas Gadjah Mada(UGM), dan untuk wilayah timur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Dengan begitu, Totok meyakini, pelaksanaan UNBK tahun ini akan berjalan lancar. “Server insya Allah dari sisi jumlah cukup. Karena selain selain server pusat yang berada di Pusat Teknologi Informasi dan Kamunikasi (Pustekom,red). Kami juga dibantu lima perguruan tinggi, pakai server mereka, kami nitip,” terang Totok.

Lanjut Totok, meski soal dititip pada server perguruan tinggi, ia menjamin tidak akan terjadi kebocoran soal. Pasalnya, telah dikunci dan nomor siswa untuk mengakses komputer baru diberikan pada hari pelaksanaan UN berlangsung.

Sementara itu, apabila ada kendala server di lapangan. Totok menuturkan, pihaknya tela

h menempatkan help desk ditingkat kabupaten, sedangkan di setiap sekolah juga telah ditetapkan tenaga teknisi dan pengawas sehingga kendala seperti kabel terlepas atau tidak tersambung dapat di selesaikan oleh sekolah atau help deks kabupaten sehingga pusat fokus pada persoalan server.

Selanjutnya, terkait dengan pasokan listrik, Totok menuturkan, Kemdikbud bekerja sama dengan PLN untuk memastikan keamanan pasokan listrik. Oleh karena itu, dia mengapresiasi semua pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan penyelenggaraan UN.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengajak siswa untuk jujur dalam mengerjakan UN. Pasalnya, UN atau evaluasi bagi anak didik adalah bagian dari pendidikan.

“Hasil UN harus dijadikan evaluasi perserta didik sebagai cermin yang memberi gambaran apa adanya bukan cermin yang membuat kita terlihat baik dari keadaan yang sebenarnya. Maka hindari segala macam upaya yang mengarah pada ketidakjujuran itu jelas mengingkari hakeket pendidikan,”kata mantan rektor Univeritas

 

Sumber :

http://fenilu95.web.stmikayani.ac.id/sejarah-sunan-bejagung/

Bersaing Pintar di Kancah Global dengan Kemampuan Bahasa Inggris

Bersaing Pintar di Kancah Global dengan Kemampuan Bahasa Inggris

Bersaing Pintar di Kancah Global dengan Kemampuan Bahasa Inggris
Bersaing Pintar di Kancah Global dengan Kemampuan Bahasa Inggris

EF English Centers for Adults, meluncurkan program Career Track untuk membantu sumber daya manusia

(SDM) Indonesia dalam berkompetisi di kancah global. Terlebih, perkembangan dunia kerja yang semakin kompleks, mensyaratkan kemampuan berbahasa Inggris sebagai bahasa internasional, sebagai salah satu kunci utama untuk memenangkan persaingan.

Head of Marketing EF English Centers for Adults, Evan Januli, menuturkan, EF mengusung misi Opening The World Through Education dengan sangat serius. Berbagai hasil riset dan survei terpercaya menjadi panduan pihaknya untuk terus berinovasi dan berinvestasi dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris masyarakat Indonesia.

“Untuk itulah, kami menghadirkan Career Track untuk siswa minimum tingkat elementary dengan metode pengajaran

Learn Try Apply yang lebih intensif dan padat dengan tenaga pengajar yang seluruhnya sudah memiliki sertifikasi di bidang pengajaran Bahasa Inggris,” jelas Evan di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Evan mengatakan, materi Career Track lebih mengarah kepada fokus kemampuan karena pengalaman sehingga segala aspek yang akan disampaikan akan sangat relevan dengan kebutuhan siswa.

“Career Track menjadi produk pelengkap yang disusun khusus untuk kebutuhan profesional saat ini dan dipandu dengan tenaga pengajar berkualifikasi, memungkinkan siswa belajar lebih mendalam mengenai kebutuhan Bahasa Inggris di dunia kerja, sekaligus untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dengan skala global,” jelas Evan.

Evan menambahkan, keseluruhan materi pembelajaran Career Track disusun sedemikian

rupa untuk membantu siswa memahami kebutuhan berbahasa Inggris di dunia kerja. Segenap materi dibagi menjadi 4 modul utama dan setiap modul memiliki fokus yang berbeda namun saling berkesinambungan.

“Setiap siswa disarankan untuk mengambil seluruh modul, namun EF English Centers for Adults memberikan kebebasan jika siswa memutuskan untuk mengambil beberapa modul yang menjadi prioritasnya,” jelas Evan.

Salah satu keunggulan Career Track, lanjut Evan, fokus kepada pembelajaran yang tidak bisa dipelajari siswa dari internet, karena 1 modul hanya akan dibimbing oleh 1 tenaga pengajar sehingga perhatian yang diberikan tenaga pengajar menjadi lebih fokus kepada siswa agar kesempatan belajar dan berkembang semakin besar.

“Setiap tenaga pengajar dan modul pada program Career Track dimaksudkan untuk memotivasi dan terlibat mendalam dengan setiap siswa secara positif. Produk pelengkap yang kami terapkan ini mendorong siswa untuk meraih objektif dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi pribadi dan pekerja secara cepat dan efisien,” tandas Evan.

Sementara itu, Associate Director Michael Page Indonesia, Amelia Lestari, mengatakan, kemampuan berbahasa Inggris menjadi salah satu syarat mutlak yang dibutuhkan oleh multinational company.

“Kami telah bekerja sama dengan ribuan perusahaan kelas dunia yang selalu mensyaratkan kemampuan berbahasa Inggris sebagai skill mutlak untuk maju bersama mereka,” jelas Amelia.

Sayangnya, kata Amelia, banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang mumpuni namun penguasaan Bahasa Inggris yang dimilikinya masih dalam level kurang. Untuk itu, penguasaan Bahasa Inggris yang tepat sesuai dengan dunia kerja yang digeluti tentunya akan menunjang kesiapan kerja seseorang di suatu perusahaan secara spesifik.

“Karenanya mempelajari Bahasa Inggris yang sesuai bagi dunia kerja sangat penting, karena modal inilah yang akan mendukung kaum muda dan pekerja profesional untuk berbicara kepada dunia yang lebih luas,” tandas Amelia.

 

Sumber :

http://devitameliani.blog.unesa.ac.id/sejarah-wuku

Sygenta Segera Pasarkan Benih Jagung Bioteknologi

Sygenta Segera Pasarkan Benih Jagung Bioteknologi

Sygenta Segera Pasarkan Benih Jagung Bioteknologi
Sygenta Segera Pasarkan Benih Jagung Bioteknologi

Usaha untuk memproduksi benih jagung bioteknologi terus dilakukan. Salah satunya diupayakan PT Sygenta Indonesia.

 

Perusahaan global yang berbasis di Swiss itu kini sedang mengembangkan benih jagung bioteknologi di sejumlah laboratorium riset miliknya. Riset yang sudah dilakukan sejak 5-6 tahun lalu kini sudah memasuki tahap akhir.

Head of Corporate Affairs Sygenta Indonesia Midzon Johannis mengatakan, benih jagung bioteknologi itu sudah lulus tahap uji keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan keamanan pakan. Pihaknya tinggal menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah berupa panduan pasca uji atau post-monitoring guidelines sebelum menjalani pengujian multiarea hingga kemudian sampai ke peluncuran varietas baru.

“Kami targetkan dua tahun lagi bisa segera dipasarkan. Setelah mendapatkan guidelines, baru kami akan melakukan ujicoba

melihat adaptasi varietas ini terhadap Indonesia. Kita sebenarnya sudah tertinggal karena Filipina 95 persen petani jagung sudah berbasis bioteknologi dan Vietnam sudah memulainya dua tahun lalu,” kata Midzon kepada redaksi, Sabtu (17/6).

Keunggulan dari benih jagung bioteknologi tersebut selain memicu produktivitas jagung lebih tinggi, juga punya ketahahan terhadap herbisida dan pestisida. Dengan demikian, penggunaan herbisida untuk menangkal gulma penganggu padi dan pestisida untuk menghalau serangga penggerek buah dan batang jagung tidak akan ikut menurunkan produksi jagung.

Sembari menunggu benih jagung bioteknologi bisa dipasarkan, Sygenta juga meluncurkan bibit hibrida jagung terbaru. Upaya itu dilakukan demi mendukung program swasembada jagung yang ditargetkan pemerintah tercapai pada 2018. Bibit hibrida tersebut diberi nama NK Perkasa yang diklaim tahan atas penyakit bulai yang mematikan benih jagung.

“Tapi permintaan untuk bibit ini cukup tinggi, sedangkan produksi kita belum mencapai level permintaan tersebut sejak

diluncurkan pada Maret lalu. Target kami, akhir tahun ini, semua permintaan untuk bibir hibrida NK Perkasa bisa terpenuhi. Kami akan kejar terus produksinya,” jelas Midzon.

Di samping itu, pelatihan manajemen usaha tani juga terus dilakukan Syngenta terhadap sejumlah kelompok petani jagung. Salah satunya di Dompu, Nusa Tenggara Barat selama tiga tahun terakhir. Kolaborasi bersama Bank Perkreditan Rakyat, pemda setempat dan asuransi pertanian itu mampu meningkatkan produksi individual petani dari sebelumnya 5 ton menjadi 7,5 ton

 

Baca Juga :