Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan

Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan

Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan
Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan

Tugas kantor perwakilan Badan Pertanahan Nasional:

  1. Tata usaha di kantor perwakilan BPN,
  2. Survei, pengukuran dan pemetaan pertanahan,
  3. Hak tanah dan pendaftaran pertanahan,
  4. Pengaturan dan penataan pertanahan,
  5. Pengendalian dan pemberdayaan masyarakat,
  6. Menyelesaikan sengketa, konflik, dan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Perwakilan BPN                               menyelenggarakan fungsi:

  1.          Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
  2.                Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara

    menyeluruh di seluruh Indonesia.

  1.                Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship).
  2.                Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan

                     daerah-daerah konflik.

  1.                Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan

                     di seluruh Indonesia secara sistematis.

  1.                Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan system

     pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.

  1.                Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan

     masyarakat.

  1.                 Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
  2.                Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahan

                     yang telah ditetapkan.

  1.                Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
  2.                Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.
  1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kejaksaan Negeri

Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Negeri:

  1. Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan  dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
  2. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
  3. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah.
  4. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: peningkatan kesadaran hukum; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aksi kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
  1. Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
  2. Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  3. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.
  4. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang dimandatkan oleh Undang-Undang.
  5. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
  6. Mengajukan kasasi demi keperntingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.
  7. Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.
  8. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah NKRI karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

 

Sumber : https://merkbagus.id/