Larangan Ekspor Mineral Mentah RI Langkah Bersejarah Pak SBY

Larangan Ekspor Mineral Mentah RI Langkah Bersejarah Pak SBY

Presiden SBY menunjukan ketegasannya untuk kepentingan nasional ke depan dengan menyetujui larangan ekspor seluruh bijih mineral mentah berasal dari Indonesia. Indonesia sebagai pemasok sumber kekuatan alam terbesar dunia, menghentikan seluruh ekspor bijih mineral mentah sebagai upaya mempromosikan pengolahan domestik. Langkah yang dikhawatirkan mengancam industri dunia.

Penghentian ekspor bijih nikel ini mampu sebabkan guncangan terbesar didalam industri nikel global sepanjang lebih berasal dari lima tahun terakhir, lebih-lebih bagi pabrik-pabrik baja stainless yang sebabkan seluruh barang menjadi berasal dari peralatan dapur hingga mobil dan bangunan – sebagai pihak yang akan paling keras terkena pengaruh kebijakan Indonesia.

Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 mengenai Mineral dan Batubara (minerba), para pebisnis minerba dilarang melaksanakan ekspor mineral mentah. Mereka terhitung diwajibkan membangun smelter (pengolahan) di didalam negeri. Namun sejak disahkan tahun 2009, rancangan menjalankan amanat UU tersebut baru akan diterapkan tahun depan. Mulai 12 Januari 2014, pemerintah berharap seluruh pebisnis minerba telah mesti mematuhi UU No 4 Tahun 2009.

Lewat sebuah kebijakan ekonomi yang paling jauh jangkauannya sejak menjabat hampir sepuluh tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyetujui larangan ekspor bijih mineral.
Menanggapi sikap tegas pemerintah tersebut, para pebisnis pun kelimpungan. Tidak siap kalau barang mentah tidak boleh ulang diekspor. Mereka mengatakan, usaha tambang akan “gulung tikar”. Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) mengklaim, potensi kehilangan berasal dari pelarangan ekspor mereka mencapai US$ 4 miliar dan ada 800 ribu tenaga kerja terancam dirumahkan.

Tapi melalui pergantian di detik-detik terakhir, ia memperlunak kebijakan dengan memperbolehkan ekspor tembaga, bijih besi, timbal dan seng yang terkonsentrasi, memberi penangguhan bagi raksasa tambang Amerika Freeport-McMoRan Copper & Gold serta Newmont Mining Corp, yang keduanya mengolah 97 persen tembaga Indonesia.

Tak ada keringangan semacam itu yang ditawarkan kepada industri bauksit dan nikel, menciptakan awan gelap bagi masa depan perusahaan tambang nikel punya pemerintah PT Aneka Tambang (Antam) serta ratusan penambang kecil lainnya.

“Mineral yang mesti diolah untuk disempurnakan sebelum akan diekspor adalah bauksit, nikel, timah, kromium, emas dan perak gara-gara mereka tidak miliki product antara,” kata Sukhyar, Direktur Jenderal batubara dan mineral di kementerian.

Masih belum menyadari

Larangan yang telah direncakan sejak lama itu diharapkan akan menaikkan keuntungan Indonesia yang kaya mineral dengan memaksa para penambang untuk mengolah bijih mereka sebelum akan dieskpor. Tapi para pejabat risau kebijakan itu didalam jangka pendek akan memperbesar defisit transaksi berlangsung yang telah merusak kepercayaan investor dan sebabkan mata duit rupiah babak belur.

Indonesia terhitung dikenal sebagai eksportir terbesar dunia untuk timah halus dan batubara termal serta tuan tempat tinggal bagi perusahaan tambang emas terbesar dunia sekaligus tambang tembaga nomer lima terbesar dunia. Ekspor mineral pada tahun 2012 total berharga 10,4 milyar dollar, kira-kira lima persen berasal dari total nilai ekspor Indonesia, demikian menurut catatan Bank Dunia.

Perubahan kebijakan di menit-menit terakhir yang dibuat Yudhoyono secara penting turunkan beberapa syarat minimum untuk pengolahan tembaga, mangan, timah, seng dan bijih besi untuk dioleh didalam bentuk konsentrat. Tapi bagaimanapun, para pejabat menjelaskan bahwa ekspor didalam bentuk layaknya itu cuma akan diperbolehkan hingga 2017.

Lewat pergantian kebijakan itu, 66 perusahaan yang meliputi Freeport dan Newmont, akan diperbolehkan untuk melanjutkan ekspor ”mineral yang telah diproses” gara-gara mereka telah mengimbuhkan jaminan kepada pemerintah bahwa mereka akan segera membangun pabrik pengolahan yang disyaratkan pemerintah.

“Selama mereka mampu memenuhi persyaratan, Freeport serta puluhan perusahaan tambang nasional lainnya masih diperbolehkan untuk mengekspor,” kata Menteri Industri M.S. Hidayat.

Informasi cermat mengenai peraturan baru ini diharapkan akan diumumkan pekan ini.

Perusahaan-perusahaan yang kelihatannya akan paling terkena pengaruh berasal dari larangan itu adalah perusahaan nikel dan bauksit yang jumlahnya ratusan.

Hentikan pengiriman

Sesaat sehabis larangan itu berlaku,. Freeport menghentikan ekspor tembaga dan menjelaskan tidak akan melanjutkan ekspor hingga ada kejelasan mineral apa saja yang mampu dikirim ke luar negeri.

Pimpinan Freeport Indonesia Rozik Soetjipto mengatakan, ia yakin bahwa perusahaannya akan diperbolehkan melanjutkan pengiriman tembaga konsentrat, tetapi mereka masih menanti konfirmasi berasal dari pemerintah.

Freeport Indonesia yang menghasilkan 73 persen berasal dari total pangsa pasar tembaga, sejak 15 Desember lantas menghentikan hasil tambang mereka berasal dari Papua, demikian dinyatakan pejabat serikat buruh perusahaan tersebut Virgo Solossa.

Juru bicara perusahaan tersebut menjelaskan Freeport konsisten sediakan tembaga ke bermacam perusahaan pengolahan lokal.

Lebih berasal dari 100 perusahaan tambang terpaksa kurangi atau menutup operasi mereka gara-gara keadaan yang tidak pasti. Bersama Freeport perusahaan tambang Indonesia PT. Antam terhitung menghentikan ekspor bijih tembaga sejak lebih dari satu hari lalu, demikian pengakuan sekretaris perusahaan Tri Hartono.

Artikel Lainnya : https://tutorialbahasainggris.co.id/motivation-letter-5-cara-dan-contoh-membuat-motivation-letter-bahasa-inggris/

Jalur hukum dan demonstrasi
Asosiasi Pengusaha Tambang Mineral Indonesia menjelaskan mereka memiliki rencana mengajukan keberatan atas kebijakan pemerintah ini melalui Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi.

Ribuan pekerja tambang telah dipecat menyusul larangan pemerintah tersebut yang sebabkan merebaknya protes di Jakarta.

“Kami menyerukan kepada seluruh pekerja tambang untuk siap turun ke jalan dan mengepung istana presiden kalau pemerintah konsisten maju memberlakukan peraturan tersebut,“ kata Juan Forti Silalahi kepala Serikat Pekerja Tambang Nasional. Kepolisian dilaporkan telah bersiaga mengantisipasi seruan tersebut.

Baca Juga :