DEKLARASI APEC

DEKLARASI APEC

DEKLARASI APEC

DEKLARASI APEC

  1. Blake Island, Seattle, AS tahun 1993

Para pemimpin APEC berhasil menciptakan visi ekonomi (Economic Vision of APEC Leaders). Dalam pertemuan ini disepakati untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka di Asia Pasifik.

Cara yang akan ditempuh adalah dengan menetapkan kerangka kerja sama perdagangan, investasi, dan pengalihan teknologi, termasuk permodalan. Para pemimpin APEC menegaskan bahwa liberalisasi perdagangan dan investasi adalah dasar identitas dan aktivitas APEC.

  1. Bogor, Indonesia tahun 1994

Pada pertemuan di Bogor disepakati bahwa negara yang sudah pada tingkat industrialisasi (negara – negara maju) akan mencapai sasaran perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka (liberalisasi) paling lambat tahun 2010, dan wilayah yang tingkat ekonominya sedang berkembang paling lambat tahun 2020.

Sehubungan dengan ini, para pemimpin ekonomi APEC sepakat untuk memperluas dan mempercepat program permudahan perdagangan dan investasi di kalangan APEC. Selain itu, disepakati peningkatan kerja sama pembangunan di antara anggota melalui program pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pusat – pusat pengkajian APEC dan kerja sama di bidang IPTEK (termasuk alih teknologi). Deklarasi Bogor dikenal sebagai Deklarasi Tekad Bersama (Declaration of Common Resolve).

  1. Osaka, Jepang tahun 1995

Pada pertemuan di Osaka disepakati (Osaka Declaration), bahwa APEC mulai melangkah ke tahap aksi dengan tiga pilar, yaitu perdagangan dan investasi, fasilitas serta kerja sama ekonomi dan teknik. Prinsip – prinsip untuk memandu pencapaian liberalisasi dan fasilitasi meliputi konsistensi dengan WTO, komparabilitas, nondiskriminasi, transparasi, komprehensivitas, standstill.

Pada pertemuan di Osaka juga disepakati untuk menyusun agenda Rencana Aksi Individual dan Rencana Aksi Kolektif yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya di Manila.

  1. Teluk Subic, Filipina tahun 1996

Pada pertemuan di Filipina disepakati untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dan investasi yang lebih progresif dan komprehensif guna mencapai tujuan Deklarasi Bogor. Para pemimpin APEC merekomendasikan diadakannya Rencana Aksi Individual masing – masing negara anggota untuk membahas dalam pertemuan di Vancouver, Kanada.

Selain itu disepakati pula untuk memfasilitasi dunia usaha dalam melakukan transaksi bisnis baik di dalam maupun antaranggota ekonomi APEC. Kesepakatan yang dicapai di Filipina ini disebut sebagai Rencana Aksi Manila untuk APEC (Manila Action Plan for APEC/ MAPA).

  1. Vancouver, Kanada tahun 1997

Pada pertemuan ini disepakati penerapan paket EVSL atau liberalisasi sektoral sukarela secara dini sebagai wujud Rencana Aksi Individual. Adapun sektor – sektor yang disetujui untuk diliberalisasi secara dini adalah ikan dan produk ikan, produk kehutanan, peralatan kedokteran, energi, mainan, permata dan perhiasan, produk kimia, telekomunikasi serta peralatan pengaman lingkungan, dan produk penunjangnya.

Dan sejumlah sektor yang ditolak liberalisasi dininya adalah sektor otomotif, produk pesawat terbang sipil, pupuk, karet, dan karet sintetis, minyak, dan produk minyak dan makanan.

  1. Kuala Lumpur, Malaysia tahun 1998

Salah satu keputusan penting yang dihasilkan di Kuala Lumpur (Cyberjaya Declaration) adalah kesepakatan mendesak negara industri maju untuk membenahi institusi keuangannya (peraturan yang menyangkut keuangan). Seperti diketahui pada pertengahan tahun 1997, beberapa negara di kawasan Asia dilanda krisis keuangan dan salah satu faktor yang memungkinkan hal itu terjadi adalah kelemahan peraturan atau kebijakan keuangan di negara maju.

Selain itu negara maju diminta untuk lebih transparan menyangkut standar internasional bagi institusi keuangan swasta yang terlibat langsung dalam pergerakan arus modal internasional.

Pada pertemuan kali ini juga para pemimpin APEC mengharapkan agar lembaga keuangan internasional dapat dan mampu menyajikan analis – analis yang lebih obyektif. Selanjutnya para pemimpin ekonomi APEC sepakat untuk meningkatkan upaya – upaya inovatif dalam rangka pemulihan arus masuk modal. Hal ini akan diupayakan melalui kerja sama dengan lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia.

  1. Auckland, Selandia Baru tahun 1999

Pada pertemuan Selandia Baru disepakati bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi dapat dan akan dilakukan melalui penajaman komitmen liberalisasi dengan antara lain penghapusan hambatan perdagangan, baik tarif maupun nontarif.

Selain itu disepakati bahwa untuk memperkuat sistem ekonomi pasar di antara negara anggota, perlu membentuk pusat jaringan usaha kecil menengah (UKM). Dsb.


Sumber: https://icbbumiputera.co.id/advan-a8-ponsel-kamera-ganda-dengan-keamanan-berlapis/