Lembaga Peradilan Nasional

Table of Contents

Lembaga Peradilan Nasional

Lembaga Peradilan Nasional
Peradilan nasional berarti tata cara atau sistem peradilan yang dilaksanakan di Indonesia. Peradilan tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan kehakiman. Berikut lembaga peradilan di Indonesia.

A. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung adalah pemegang pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lain. Tugas dan Fungsi MA yaitu sebagai berikut :

1) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
2) Mengawasi tingkah laku dan perbuatan hakim dalam menjalankan tugasnya.
3) Mengawasi semua perbuatan hakim.
4) Untuk kepentingan negara dan keadilan, MA memberi peringatan teguran dan petunjuk, baik melalui surat tersendiri maupun surat edaran.

Wewenang MA adalah sebagai berikut.
1) Memeriksa dan memutus permohonan kasasi.
2) Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili.
3) Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4) Menguji secara materiil terhadap peraturan perundang – undangan di bawah UU.
5) Meminta keterangan tentang hal – hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan
6) Memberi petunjuk serta teguran / peringatan kepada pengadilan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
7) Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan tugas di bidang kekuasaan kehakiman sesuai amanat UUD 1945. Wewenang Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945, antara lain sebagai berikut.

1) Menguji UU terhadap UUD.
2) Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara.
3) Memutuskan pembubaran partai politik.
4) Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

C. Komisi Yudisial (KY)
Komisi yudisial dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain.

Komisi yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim di semua lingkungan peradilan.

D. Pengadilan Umum
Pengadilan umum merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

1) Pengadilan negeri (pengadilan tingkat pertama)
Merupakan pengadilan umum yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten / kota. Susunan pengadilan negeri terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita.

Tugas dan kewenangan pengadilan negeri adalah sebagai berikut.
a) Memeriksa sah / tidaknya penangkapan / penahanan yang diajukan tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebut alasannya.
b) Memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.
c) Tentang ganti rugi / rehabilitasi seseorang yang perkaranya dihentikan.
d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum.
e) Mengadakan pengawasan / pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita.
f) Mengawasi jalannya peradilan.
g) Memberi petunjuk, teguran, dan peringatan.
h) Mengawasi pekerjaan notaris di daerah hukumnya.

2) Pengadilan tinggi (pengadilan tingkat kedua)
Pengadilan tinggi mempunyai fungsi sebagai berikut.
a) Menjadi pemimpin pengadilan negeri di dalam hukumnya.
b) Mengawasi jalannya peradilan dan menjaga supaya peradilan diselesaikan dengan seksama dan wajar.
c) Mengawasi dan meneliti perbuatan hakim pengadilan negeri.
d) Untuk kepentingan negara dan keadilan dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk kepada pengadilan negeri.

Wewenang pengadilan tinggi adalah sebagai berikut.
1) Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri yang dimintakan banding.
2) Memerintahkan pengiriman berkas perkara dan surat untuk diteliti dan menilai kecakapan hakim.

E. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama
1) Pengadilan Agama
Merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara yang timbul antara orang Islam yang berkaitan dengan nikah, rujuk, talak, nafkah, waris, dan lain – lain.

Wewenang pengadilan agama diantaranya sebagai berikut.
a) Peradilan bagi rakyat pencari keadilan.
b) Memeriksa, mengurus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yaitu perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah.

2) Pengadilan Tinggi Agama
Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Pengadilan ini berkedudukan di Ibu kota provinsi. Pengadilan tinggi agama mempunyai wewenang, yakni mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama tingkat banding dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa antar pengadilan agama di daerah hukumnya.
Sumber: https://wisatalembang.co.id/