Sejarah Pendidikan Di Indonesia

Sejarah Pendidikan Di Indonesia

Apa saja tingkatan pendidikan yang berhasil kita raih di negeri sendiri tentu saja kita menjadi salah satu orang yang sangat beruntung karena tahu dan paham seperti apa rasanya mengenyam pendidikan. Entah yang masih lulusan SMP, SMA atau bahkan yang beruntung karena telah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi. Semuanya tentu harus disyukuri dan diamalkan apa saja ilmu – ilmu yang pernah kita dapatkan di bangku pendidikan.

Sejarah Pendidikan Di Indonesia
Sejarah Pendidikan Di Indonesia

Hanya saja tentu tidak adil bagi kita jika kita

sudah mengenyam pendidikan dan melaksanakan seperti apa kenyamanan dan kesenangan dunia pendidikan yang berhasil kita capai sementara seperti apa perjuangan panjang pendidikan di Indonesia tidak kita ketahui. Karena itu mari kita tengok sejarah pendidikan di Indonesia. Cek informasinya di bawah ini ya J

Sejarah pendidikan yang dilakukan di Indonesia sebenarnya diawali dengan perjuangan yang begitu berat, pelik dan panjang. Hal ini juga tentu dipengaruhi atas berbagai macam aspek baik aspek agama atau juga aspek budaya serta berbagai macam aspek politik yang ada sehingga nantinya karakter yang dibentuk dalam sistem pendidikan tersebut tak akan lepas dari aspek – aspek yang terselenggara.

Tentang rancangan konstitusi yang dibuat bahkan di tahun 1950 sendiri juga turut menyatakan tentang tujuan yang dilakukan pemerintah dalam pendidikan yang dilakukan. Pada waktu itu dinyatakan bahwa kewajiban pendidikan masyarakat Indonesia setidaknya selama 6 tahun akan tetapi nyatanya pendidikan yang dicanangkan baru dicapai di ujung tahun 1980an.

Pada tahun sekitar 1973 kemudian Presiden Soeharto memberikan untuk menambah fasilitas sekolah dasar dan berlangsung pembenahan fasilitas ini sampai kurun waktu tahun 1980 yang dilakukan sekitar 40000 unit. Pendidikan sekolah dasar yang memang sudah diwajibkan ini dapat dipilih sesuai selera baik mau sekolah swasta atau sekolah negeri. Indonesia juga sebagai sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar kedua yang ada di dunia juga turut memberikan pernyataan bahwa warga yang pergi untuk sekolah agama sekitar 15% dari total yang ada.

Sistem pendidikan yang berlaku di tahun 1990 silam juga punya tujuan agar nantinya siswa yang dididik akan memiliki ideologi bernegara yang akan dapat menjalankan suatu birokrasi serta punya prinsip dalam proses tercapainya kehidupan bernegara yang modern dan telah memiliki budi pekerti yang baik. Setelah proses pendidikan selama 6 tahun selesai ditempuh, nantinya siswa juga dapat melanjutkan ke jenjang SMA. Setelah selesai pendidikan SMA atau SMK nantinya siswa bebas memilih untuk bekerja atau melanjutkan ke tingkat studi yang lebih tinggi seperti pada program sarjana atau pada program pasca sarjana.

Demikian kiranya sedikit informasi yang kami dapat berikan untuk Anda tentang Sejarah Pendidikan Di Indonesia. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menjadikan kita semakin sadar bahwa pendidikan itu sangat penting dan pantas diperjuangkan.


Sumber: https://poekickstarter.com/wormax-io-apk/

Pengertian Bimbingan Menurut Para Ahli

Pengertian Bimbingan Menurut Para Ahli

Pengertian Bimbingan Menurut Para Ahli
Pengertian Bimbingan Menurut Para Ahli

Pengertian Bimbingan

Menurut Hallen (2002:3) kata bimbingan secara estimologi merupakan terjemahan dari kata “guidance” berasal dari kata “ to guide” yang mempunyai arti “menunjukan”, membimbing, menuntun, ataupun membantu.” Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (dalam Daryanto, 1997:105) menjelaskan bahwa: “bimbingan adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, pimpinan”.
Begitupun Smith, menurut Mc Daniel (dalam Prayitno dan Erman Amti, 1999:94) mengungkapkan bahwa bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memeperoleh pengetahuan keterampilan-keterampilan yamg diperlukan dalam membuat rencana, dan interprestasi-interprestasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik.
Sedangkan Ketut Sukardi (2002:19) menjelaskan bahwa bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara barkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lngkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dan kehidupan pada umumnya.
Dengan demikian, dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya dan dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai mahluk sosial. Begitupun Frak W. Miller (dalam Sofyan S. Willis, 2004:13) mengemukakan bahwa bimbingan adalah proses adalah bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan bagi penyesuaian diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan bagi penyesuaian diri secara baik dan maksimum disekolah, keluarga dan masyarakat.


Dari semua definisi diatas, dapat dismpulkan bahwa karakteristik bimbingan (guidance) adalah sebagai berikut:
a. Bimbingan merupakan upaya yang bersifat preventif, artinya lebih baik diberikan kepada individu yang belum bermasalah, sehingga dengan bimbingan dia akan memelihara diri dari berbagai kesulitan.
b. Bimbingan dapat diberikan secara individual dan kelompok. Upaya bimbingan dapat diberikan secara individual, artinya seseorang pembimbing menghadapi seorang klien (siswa). Mereka berdiskusi untuk pengembangan diri klien, kemudian merencanaka upaya-upaya bagi diri klien yang terbaik baginya. Disamping itu, bimbingan kelompok adalah jika seorang pemimbing menghadapi banyak klien. Disini pembimbing lebih banyak bersikap sebagai fasilitator untuk kelancaran diskusi kelompok dan dinamika kelompok untuk kelancaran diskusi kelompok dan dinamika kelompok. Masalah yang dihadapi adalah persoalan bersama, misalnya meningkatkan prestasi belajar, kreativitas dan sebagainya.
c. Bimbingan dapat dilakukan oleh para guru, pemimpin, ketua-ketua organisasi dan sebagainya. Yang penting para pembimbing tersebut memiliki pengetahuan tentang tentang psikologi, sosiologi, budaya, dan berbagai teknik bimbingan seperti diskusi, dan dinamika kelompok, sosio-drama, teknik mewawancarai, dan sikap-sikap yang menghargai, ramah, jujur dan terbuka. Bisa dikatakan bahwa bimbingan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berminat, asal mendapat pelatihan terlebih dahulu. (Sofyan S Willis, 2004:15).

Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa bimbingan memiliki kata-kata kunci dengan artinya sebagai berikut:
a. Suatu proses; setiap fenomena yang menunjukan kontinuitas perubahan melalui waktu atau serangkain kegiatan dan langkah-langkah menuju ke suatu tujuan.
b. Suatu usaha bantuan; untuk menambah, mendorong, merangsang, mendukung, menyentuh, menjelaskan agar individu tumbuh dari kekuatan sendiri.
c. Konseli atau anak; individu yang normal yang membutuhkan bantuan dalam proses perkembangannya.
d. Konselor; individu yag ahli dan terlatih dan mau memberikan bantuan kepada konseli.
e. Tujuan bimbingan dapat dirumuskan; sebagai proses penemuan diri dan dunianya, sehingga individu dapat memilih, merencanakan, memutuskan, memecahkan masalah, meyesuaikan secara bijaksana dan berkembang sepenuh kemampuan dan kesanggupannya serta dapat memimpin diri sendiri sehingga individu dapat menikmati kebahagiaan batin yang sedalam-dalamnya dan produktif bagi lingkungannya. (Yusuf & Chatherine, 1992 : 40-41).
Dari berbagai definisi diatas, maka penulis berpendapat bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu menolong dirinya sendiri, bertanggung jawab, dan memiliki rasa percaya diri dan dapat menyesuaikan diri baik disekolah, keluarga maupun masyarakat.

2. Pengertian Konseling

Apabila ditelaah berbagai sumber akan dijumpai pengertian-pengertian yang berbeda mengenai konseling, tergantung dari jenis sumbernya dan yang merumuskan pengertian konseling itu. Perbedaan tersebut disebabkan karena berlainan pandangan atau titik tolak. Tetapi perbedaan itu hanyalah perbedaan tekanan atau perbedaan dari sudut mana melihatnya.
Istilah bimbingan dirangkai dengan istilah konseling, hal ini disebabkan karena bimbingan dan konseling itu merupakan suatu kegiatan yang integral. Koseling adalah salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan diantara beberapa teknik lainnya, bimbingan itu lebih luas dan koseling merupakan alat yang paling penting dari usaha pelayanan bimbingan.
Prayitno dan Erman Amti (1999:99) menuliskan bahwa, secara estimologi istilah konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu “consilium” yang berarti “ dengan” atau “bersama’ yang dirangkai dengan “menerima” atau “memahami”.Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari “sellan” yang berarti”menyampaikan”.
Merekapun merumuskan pengertian konseling, yaitu : “Konseling adalah pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien.” (Prayitno & Erman Amti, 1999:105).
Sebagaimana dikatakan oleh Roger (dalam Hallen 2002:10) mengatakan bahwa :
Counseling is series of direct contacts with the individual which aims tp offer him a“Conseling ssistance in changing his attitude and behavior”.
Konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantu dia dalam merubah sikap dan tingkah lakunya.
Sementara Pepinnsky and Peppinsky (dalam Ketut Sukardi 1985:14) berpendapat bahwa konseling adalah suatu proses interaksi yang (a) terjadi diantara dua orang individu yang disebut konselor dan klien, (b) terjadi dalam situasi yang bersifat pribadi (propesional), (c) diciptakan dan dibina sebagai suatu cara untuk memudahkan terjadinya perubahan-perubahan tingkah laku klien, sehingga ia memperoleh keputusan yang memuaskan kebutuhannya.
Menurut Sofyan S. Willis (2004:17) mengemukakan arti konseling adalah suatu hubungan antara seseorang dengan orang lain, dimana seorang berusaha keras untuk membantu orang lain agar memahami masalah dan dapat mememcahkan masalahnya dalam rangka penyesuaikan dirinya.
Jadi “konseling” pada dasarnya adalah suatu aktivitas pemberian nasiahat dengan atau berupa anjuran-anjuran dan saran-saran dalam bentuk pembicaraan yang komunikatif antara konselor agar dapat memerikan bimingan dengan metode-metode psikologis dalam upaya sebagai berikut:
a. Mengembangkan kualitas kepribadian.
b. Mengembangkan kualitas kesehatan mental.
c. Mengembangkan perilaku-perilaku yang lebih effektif pada diri individu dan lingkungannya.
d. Menanggulangi problem hidup dan kehidupan secara mandiri. (M.Hamdani Bakran Adz Dzaky, 2002:180).
Dari definisi diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa konseling adalah proses interaksi antar konseli dan konselor dimana konselor memberikan bantuan kepada konseli yang sedang mengalami suatu masalah melalui wawancara konseling dan diharapkan dapat teratasinya masalah tersebut.

Tanggung Jawab Setiap Muslim Sama

Tanggung Jawab Setiap Muslim Sama

Tanggung Jawab Setiap Muslim Sama
Tanggung Jawab Setiap Muslim Sama

Islam adalah agama sekaligus ideologi yang sahih, yang sesuai dengan akal dan fitrah manusia. Sebab, Islam datang dari Tuhan Yang Mahatahu lagi Mahabijaksana; Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Karenanya, Islam merupakan ideologi yang tak terkalahkan dan tak tertandingi oleh ideologi manapun, apalagi oleh ideologi buatan manusia.

Rasulullah saw. bersabda:

الإِسْلامُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ

Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam (HR ad-Daruquthni dari Abid bin Amr dan dikutib oleh as-Suyuthi dalam Ad-Durar al-Mansyûrah, hlm. 128).

Namun, meskipun Islam datang dengan kualitas konsep yang unggul dalam segalanya, ia tetap memelrlukan pemeliharaan atas kemurnian dan keasliannya, serta pengawasan atas penerapannya. Sebab, jika tidak, maka konsep (syariah) Islam ini akan hilang sedikit demi sedikit.

Rasulullah saw. bersabda:

لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلام عُروَةً عُروَةً، فكُلَّما انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، تَشبَّثَ النَّاسُ بالتي تَلِيها، فَأوَّلُهُنَّ نَقْضاً: الحُكْمُ، وآخِرُهُنَّ: الصَّلاةُ

Sungguh ikatan Islam akan terlepas seikat demi seikat. Setiap satu ikatan lepas, manusia akan bergantung pada ikatan berikutnya. Ikatan Islam yang pertama lepas adalah (sistem) pemerintahan. Yang terakhir adalah shalat (HR Ibnu Hibban dari Abu Umamah).

Lalu siapa yang memiliki tanggung jawab atas semua itu? Telaah kitab kali ini akan membahas Rancangan UUD (Masyrû’ Dustûr) Negara Islam Pasal 10 yang berbunyi: “Seluruh kaum Muslim memikul tanggung jawab yang sama terhadap Islam. Tidak ada istilah ruhaniawan (rijâluddîn) dalam Islam, dan negara mencegah segala tindakan yang dapat mengarah pada munculnya mereka di kalangan kaum Muslim.” (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 43).

Tanggung Jawab Seluruh Kaum Muslim

Berdasarkan Rancangan UUD (Masyrû’ Dustûr) Negara Islam Pasal 10 di atas, yang bertanggung jawab terhadap kemurnian dan keberlangsungan Islam sebagai ideologi yang menjadi asas bagi kehidupan manusia adalah seluruh kaum Muslim.

Dalam menjalankan tanggung jawab ini, menjadi mujtahid bukanlah syarat sehingga siapapun bisa melakukannya. Sebab, dalam menjalankan dan mendakwahkan syariah Islam seseorang dapat berijtihad sendiri atau taklid kepada seorang mujtahid. Ketika seseorang belajar tentang hukum (syariah Islam), maka ia bisa belajar kepada mujtahid ataupun selain mujtahid (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 43).

Apalagi perintah untuk melakukan amar makruf nahi mungkar bersifat umum kepada seluruh kaum Muslim. Begitu juga dengan seruan untuk menjaga dan memelihara shalat, sebagai tiang agama (‘imâduddîn), yang menjadi indikasi tegak tidaknya agama (syariah) Islam yang lain dalam kehidupan.

Umar bin al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu menulis surat kepada para amilnya: “Sesungguhnya masalah kalian yang paling penting di sisiku adalah shalat. Siapa saja yang menjaganya atau saling menjaga pelaksanaannya, maka ia telah menjaga agamanya. Sebaliknya, siapa saja yang menyia-nyiakannya, ia akan lebih menyia-nyiakan syariah Islam yang lainnya.” (Ibnu Taimiyah, Majmû’ Fatâwa Ibnu Tamiyah, 28/260).

Dengan demikian, seluruh kaum Muslim memiliki tanggung jawab yang sama terhadap Islam, yang berupa kewajiban berdakwah dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Menjalankan kewajiban ini akan menjamin penerapan Islam dan menjaga keberlangsungan Islam dalam kehidupan manusia, masyarakat dan negara. Meski demikian, dalam hal tanggung jawab ini berbeda kadar dan kualitasnya antara negara, ulama dan manusia pada umumnya, termasuk dalam menghadapi kemungkinan munculnya istilah rohaniwan (rijâluddîn) di tengah-tengah kaum Muslim.

Tidak Ada Istilah Rohaniwan (Rijâluddîn) dalam Islam

Islam datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan, yakni min ibâdat al-ibâd ila ibâdat Rabbil ibâd, dari penyembah terhadap manusia menuju penyembahan terhadap Tuhan yang menciptakan manusia, yaitu Allah SWT. Karenanya, Umar bin al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu berkata dengan sebuah perkataan yang begitu terkenal terkait kisah warga Mesir dengan putra Amr bin Ash:

مُذْ كَمْ تَعَبَّدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارَاً

Sejak kapan Anda memperbudak manusia, padahal ibu mereka sungguh telah melahirkannya dalam keadaan merdeka? (As-Suyuthi, Jâmi’ al-Masânîd wa al-Marâsîl, XIII/341).

Dalam Islam tidak ada istilah rohaniwan (rijâluddîn) yang memiliki otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu seperti yang ada dalam konsep agama Nasrani. Karena itu, kaum Muslim haram mengadopsi dan menggunakan istilah ini.

Ada dua alasan mengapa kaum Muslim haram mengadopsi istilah rohaniwan (rijâluddîn) ini. Pertama: istilah ini tidak dikenal dalam Islam.

Kedua: Islam dengan tegas mengharamkan kaum Muslim mengikuti tradisi Yahudi dan Nasrani, apalagi mengikuti tradisi atau konsep yang menyebabkan kaum Muslim menjadi kufur. Rasulullah saw bersabda:

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. شِبْراً بِشِبْرٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبَ لاَتَّبَعْتُمُوهُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ آلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ فَمَنْ

“Sungguh kalian akan mengikuti sunnah (prilaku, cara dan syariat) orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta. Bahkan sekalipun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian benar-benar akan mengikutinya.” Kami bertanya, “Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Siapa lagi?” (HR Bukhari Muslim).

Oleh karena itu, kaum Muslim tidak boleh menyebut ulama di antara mereka dengan sebutan rohaniwan (rijâluddîn), atau mereka menyebut diri mereka sendiri dengan sebutan itu sebagaimana konsep rohaniwan (rijâluddîn) dalam agama Nasrani. Jika hal ini terjadi maka harus dilarang, sementara pelakuknya harus dijatuhi sanksi karena ia telah melakukan sesuatu yang diharamkan (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 44).

Ulama Menolak Sebagai Rohaniwan (Rijâluddîn)

Mengingat dalam diri manusia itu ada gharîzah tadayyun (naluri beragama) yang di antara indikasinya adalah mengkultuskan apa yang dianggapnya memiliki kelebihan di atas dirinya, termasuk mengkultuskan ulama, maka ulama sebagai pewaris para nabi yang bertugas meneruskan dakwah Islam dan menyelamatkan manusia dari kemusyrikan harus menolak dirinya diposisikan sebagai rohaniwan (rijâluddîn) yang memiliki otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu seperti yang ada dalam konsep agama Nasrani.

Umar bin Abdul Aziz dalam khuthbahnya berkata:

Wahai manusia. Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi lagi setelah nabi kalian, dan tidak menurunkan al-kitab lagi setelah al-kitab yang diturunkan kepada (Muhammad) ini. Apa yang dihalalkan Allah melalui lisan Nabi-Nya, maka ia tetap halal hingga Hari Kiamat. Apa yang diharamkan Allah melalui lisan Nabi-Nya, ia tetap haram hingga Hari Kiamat. Ketahuilah bahwa saya bukan pembuat keputusan, melainkan pelaksana; saya bukanlah pembuat bid’ah, melainkan pengikut (syariah); dan saya bukanlah yang terbaik di antara kalian, namun saya memikul tanggung jawab lebih berat dari kalian. Ketahuilah tidak ada seorang pun di antara makhluk Allah yang berhak ditaati dalam hal maksiat kepada Allah. Ketahuilah dan jadilah saksi, bahwa saya telah menyampaikan hal ini.” (Ad-Darimi, Sunan ad-Darimi, 1/115).

Imam Malik rahimahullah juga berkata:

إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيبُ، فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي فَمَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا بِهِ، وَمَا لَمْ يُوَافِقْ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ مِنْ ذَلِكَ فَاتْرُكُوهُ

Saya hanyalah seorang manusia, bisa salah dan bisa benar. Oleh karena itu, lihatlah pendapat saya. Lalu pendapat yang sesuai al-Quran dan as-Sunnah, ambillah. Sebaliknya, pendapat yang tidak sesuai al-Quran dan as-Sunnah, tinggalkanlah (Al-Khurasyi al-Maliki, Manhul Jalil Syarah Mukhtashar Jalil, 1/503).

Imam Syafi’i rahimahullah pun berkata:

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَاتْرُكُوْا قَوْلِي المُخَالِفَ لَهُ

Apabila hadis telah sah (dari Rasulullah saw.), maka itu adalah mazhabku. Selanjutnya tinggalkan pendapatku yang bertentangan dengannya (An-Nawawi asy-Syafi’i, Al-Majmû’ Syarah al-Muhadzdzab, 6/245).

Perlu Pengawasan dan Penjagaan Negara

Meski seluruh kaum Muslim memiliki tanggung jawab yang sama terhadap kemurnian dan keberlangsungan syariah Islam, pengawasan dan penjagaan oleh negara sangat diperlukan, bahkan menjadi keharusan. Sebab, tidak semua syariah Islam bisa dilakukan oleh setiap kaum Muslim sebagai individu. Misalnya tentang uqûbat (sanksi) bagi pelangggar syariah, ini tidak bisa dilakukan oleh individu melainkan oleh negara sebagai kiyân tanfîdzi (istitusi eksekutif), termasuk menjatuhkan sanksi bagi siapa saja yang menjadikan orang tertentu sebagai rohaniwan (rijâluddîn) yang memiliki otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, atau seseorang yang memposisikan dirinya sebagai rohaniwan (rijâluddîn).

Dengan adanya pengawasan dan penjagaan syariah Islam yang tegas oleh negara, sulit terbayangkan akan kemungkinan munculnya orang atau kelompok tertentu yang menjadikan seseorang sebagai rohaniwan (rijâluddîn), atau mengklaim dirinya sebagai rohaniwan (rijâluddîn), bahkan mengaku sebagai nabi, seperti fitnah kelompok sesat Ahmadiyah, apalagi hingga menjadi sebuah kelompok besar yang terorganisir seperti sekarang ini. Sebab, dalam menghadapi hal seperti ini, negara sebagai kiyân tanfîdzi (istitusi eksekutif) akan segera bertidak melakukan pencegahan ketika ditemukan indikasi yang mengarah pada sesuatu yang melanggar syariah Islam, dan segera menjatuhkan sanksi kepada setiap pelaku yang terlibat di dalamnya, karena mereka telah melakukan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 44). WalLâhu a’lam bish-shawâb. []

Daftar Bacaan

Ad-Darimi, Abdullah bin Abdur Rahman al-Fadhal bin Bahram at-Tamimi as-Samarqandi, Sunan Ad-Darimi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 1996.

Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu’adz bin Ma’bad at-Tamimi Abu Hatim al-Basti, Shahîh Ibnu Hibban (Beirut: Dar al-Fikr), tanpa tahun.

Al-Jauziyah, Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Saad az-Zar’i ad-Dimasyqi Abu Abdillah Syamsuddin Ibnu Qayyim, A’lamul Muwaqqi’in, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 1996.

Al-Khurasyi, Muhammad bin Abdullah al-Buhairi al-Mishri al-Maliki, Manh al-Jalil Syarh Mukhtashar Jalil, (Dar Shadir), tanpa tahun.

An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu, Jilid I, (Beirut: Darul Ummah), Cetakan II, 2009.

An-Nawawi, Yahya bin Syarf bin Mari bin Hasan al-Huzami al-Hurani, Al-Majmû’ Syarah al-Muhadzdzab (Beirut: Dar al-Fikr), 1996.

As-Suyuthi, Abdur Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Himam al-Khudhairi Jalaluddin, Ad-Durar al-Mansyûrah (Beirut: Dar al-Fikr), 1995.

As-Suyuthi, Abdur Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Himam al-Khudhairi Jalaluddin, Jâmi’ al-Masânîd wa al-Marâsîl (Beirut: Dar al-Fikr), 1994.

Baca Juga : 

Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pangan

Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pangan

Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pangan
Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pangan

Negara  dalam pandangan Islam memiliki tugas untuk melakukan kepengurusan terhadap seluruh urusan rakyatnya, baik dalam ataupun luar negri ( ri’âyah su`ûn al-ummah). Islam mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok pangan (selain kebutuhan pokok sandang dan papan serta kebutuhan dasar pendidikan,kesehatan dan keamanan) seluruh rakyat individu per individu.  Dalil bahwa itu merupakan kebutuhan pokok diantaranya bahwa imam Ahmad telah mengeluarkan hadits dengan sanad yang dishahihkan oleh Ahmad Syakir dari jalur Utsman bin Affan ra., bahwa Rasulullah saw bersabda:

«كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ظِلِّ بَيْتٍ، وَجِلْفِ الْخُبْزِ، وَثَوْبٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَالْمَاءِ، فَمَا فَضَلَ عَنْ هَذَا فَلَيْسَ لابْنِ آدَمَ فِيهِ حَقٌّ»

Segala sesuatu selain naungan rumah, roti tawar, dan pakaian yang menutupi auratnya, dan air, lebih dari itu maka tidak ada hak bagi anak Adam di dalamnya

Hadits tersebut juga dinyatakan dengan lafazh lain:

«لَيْسَ لابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ»

Anak Adam tidak memiliki hak pada selain jenis ini: rumah yang ia tinggali, pakaian yang menutupi auratnya dan roti tawar dan air (HR at-Tirmidzi dan ia berkata hasan shahih)

Ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan di dalam lafazh hadits itu yaitu pangan, papan dan sandang: «zhillu baytin –naungan rumah», «bayt yaskunuhu –rumah yang ia diami-», «tsawbun yuwârî ‘awratahu –pakaian yang menutupi auratnya-», «jilfu al-hubzi wa al-mâ’ –roti tawar dan air-» itu sudah cukup dan di dalamnya ada kecukupan.  Sabda Rasul di dalam hadits tersebut «apa yang lebih dari ini maka anak Adam tidak memiliki hak di dalamnya» di sini sangat gamblang bahwa tiga kebutuhan inilah yang merupakan kebutuhan pokok.  Kedua hadits ini menyatakan tentang kebutuhan-kebutuhan pokok yaitu pangan, papan dan sandang.  Yang lebih dari itu maka bukan kebutuhan pokok, dan pemenuhannya terjadi dimana kebutuhan-kebutuhan pokok individu itu telah terpenuhi.

Dalam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok itu termasuk kebutuhan pokok pangan negara akan menggunakan mekanisme ekonomi dan non ekonomi seperti yang diatur oleh hukum syara’.

Mekanisme Non Ekonomi

Negara memastikan agar hukum-hukum syariat terkait dengan nafkan berjalan sebagaimana mestinya. Islam memerintahkan agar setiap laki-laki bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang-orang yang berada dibawah tanggungannnya (QS. al-Baqarah [2]: 233). Jika kemudian pemenuhan kebutuhan pokok dia dan keuarganya belum terpenuhi, baik karena ia tidak bisa bekerja atau pendapatannya tidak cukup, maka kerabatnya mulai yang terdekat diwajibkan untuk turut menanggungnya (QS. al-Baqarah [2]: 233).  Jika belum terpenuhi juga maka tanggungjawab itu beralih menjadi kewajiban baitul mal (negara).  Rasul saw bersabda:

« اَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا، فَإِلَيَّ، وَعَلَيَّ  »

“Aku lebih utama dibandingkan orang-orang beriman daripada diri mereka, siapa yang meninggalkan harta maka bagi keluarganya, dan siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan keluarga, maka datanglah kepadaku, dan menjadi kewajibanku.” (HR. an-Nasai dan Ibnu Hibban)

Disamping itu, ketika kebutuhan pokok termasuk kebutuhan pokok pangan tidak terpenuhi maka orang tersebut berhak atas harta zakat.  Karena itu orang tersebut berhak meminta harta zakat ke Baitul Mal dan amil zakat.

Mekanisme ekonomi

Mekanisme ekonomi yang dimaksud di sini adalah keterlibatan individu dalam aktivitas ekonomi untuk mendapatkan harta sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya.  Mekanisme ini saling melengkapi dengan mekanisme non ekonomi di atas.  Secara lebih tepatnya adalah pemberian peluang bagi setiap orang khususnya laki-laki untuk bekerja.  Sebab Islam mewajibkan setiap laki-laki yang mampu untuk bekerja. Dalam hal ini negara wajib menyediakan lapangan dan kesempatan kerja.

Untuk menyediakan lapangan dan kesempatan kerja bagi rakyat, Negara bisa menempuhnya dengan cara langsung dan tidak langsung.  Cara langsung artinya negara secara langsung membuka lapangan kerja dengan membuka proyek-proyek pembangunan khususnya proyek padat karya.  Kesempatan kerja justru lebih banyak bisa diberikan oleh negara secara tidak langsung.  Jadi bukan negara yang secara langsung membuka lapangan kerja, tapi masyarakatlah yang membuka lapangan kerja melalui kegiatan usaha yang mereka lakukan.  Agar kesempatan kerja bisa terbuka seluas-luasnya melalui cara ini, negara harus mewujdukan dan menjamin adanya iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat. Untuk itu setidaknya negara harus menjamin terealisasinya hal-hal berikut:

Negara harus menjamin terlaksananya hukum-hukum syara terkait dengan ekonomi, seperti hukum-hukum kepemilikan, pengelolaan  dan pengembangan kepemilikan, serta distribusi harta di tengah masyarakat.

Menjamin terlaksananya mekanisme pasar yang sesuai syari’at. Negara akan menghilangkan dan memberantas berbagai distorsi yang menghambat, seperti penimbunan, kanzul mal (QS at-Tawbah [9]: 34), riba, monopoli, penipuan.  Negara juga harus menyediakan informasi ekonomi dan pasar serta membuka akses informasi itu untuk semua orang sehingga akan meminimalkan terjadinya informasi asimetris yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar mengambil keuntungan secara tidak benar.

Negara harus mengembangkan sistem birokrasi dan administrasi yang sederhana dalam aturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional. Dalam hal ini, untuk membuka usaha misalnya, tidak perlu izin. Meski dalam hal pembukaan usaha tetap ada aturan-aturan teknis dan administratif sesuai hukum syara’ dalam rangka agar tidak terjadi pelanggaran hak individu dan umum oleh para pelaku usaha, seperti aturan tentang RTRW, izin lingkungan, dsb. Negara juga akan menghilangkan berbagai pungutan, retribusi, cukai dan pajak yang bersifat tetap.  Dalam konteks perdagangan luar negeri negara tidak akan memungut bea import ataupun ekspor dari para pedagang warga negara.

Negara memberikan bantuan teknis, teknologi dan litbang, informasi, dan modal kepada rakyat yang mampu berusaha/bekerja.

Negara menghilangkan sektor non riil, sehingga harta hanya akan berputar di sektor riil (produksi dan distribusi barnag dan jasa).  Denga begitu semua kegiatan ekonomi akan berefek langsung pada kemajuan perekonomian secara riil.

Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan

Ketersediaan pangan yang dimaksudkan adalah tersedianya stok pangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.  Sementara keterjangkauan pangan adalah tersedianya pangan secara merata di semua wilayah dengan tingkat harga yang wajar.  Ketersediaan pangan itu erat kaitannya dengan produksi pangan. Sedangkan keterjangkauan pangan erat kaitannya dengan distribusi dan keseimbangan supply dan demand.

Untuk menjamin ketersediaan pangan maka negara harus menjamin produksi pangan pada tingkat yang mencukupi kebutuhan masyarakat.  Dan jika produksi dalam negeri tidak cukup maka bisa dipenuhi dari impor dengan tetap memperhatikan kemaslahatan dalam negeri dan negara.  Untuk menjamin produksi pangan setidaknya negara harus melakukan hal-ha berikut:

Negara harus menjamin pelaksanaan politik pertanian dan politik pertanahan syariah.  Hal itu akan menjamin ketersedian lahan dan produktivitas lahan.  Dalam Islam, tanah-tanah mati yaitu tanah yang tidak tampak adanya bekas-bekas tanah itu diproduktifkan, maka tanah mati itu bisa dihidupkan oleh siapa saja baik dengan cara memagarinya dengan maksud untuk memproduktifkannya atau menanaminya dan tanah itu menjadi milik orang yang menghidupkannya itu.  Rasul bersabda:

« مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ »

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya (HR. Tirmidzi, Abu Dawud)

Selanjutnya, siapapun yang memiliki tanah baik dari menghidupkan tanah mati atau dari warisan, membeli, hibah, dsb, jika ia telantarkan tiga tahun berturut-turut maka hak kepemilikannya atas tanah itu hilang.  Selanjutnya tanah yang ditelantarkan pemiliknya tiga tahun berturut-turut itu diambil oleh negara dan didistribusikan kepada individu rakyat yang mampu mengolahnya, tentu dengan memperhatikan keseimbangan ekonomi dan pemerataan secara adil. Abu Yusuf meriwayatkan di dalam kitab al-Kharâj dari Umar bin al-Khathab :

Sumber : https://student.blog.dinus.ac.id/blogtekno/seva-mobil-bekas/

Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Syariah Islam

Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Syariah Islam

Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Syariah Islam
Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Syariah Islam

Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tanpa topan. Ikan dan udang menghampiri. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Negeri ini pun lantas dilabel sebagai negara agraris. Digambarkan memiliki hamparan lahan pertanian bagai permadani yang amat luas. Memiliki laut dan samudera, serta garis pantai yang sangat panjang. Kondisi geografis anugerah Yang Maha Kuasa itu, memungkinkan hampir seluruh jenis komoditas pertanian dalam arti luas ada. Gemah ripah lohjinawi, katanya.

Tapi itu hanyalah tinggal “mitos”. Dongeng pengantar tidur anak-anak agar doktrin cinta negeri terhunjam ke dalam lubuk hatinya. Tetapi tatkala membuka mata, telinga, dan hati, mereka akan limbung menatap sekelilingnya. Apa yang didengarnya, tak sesuai dengan yang dilihatnya.

Mereka melihat beras negeri tetangga, Vietnam dan Thailand mengalir deras masuk pasar sampai pelosok negeri. Daging sapi Australia menghiasi sudut-sudut pasar. Gula juga demikian, bertebaran di meja-meja warung kopi. Bahkan tahu tempe yang katanya makanan rakyat ternyata berbahan impor.

KETAHANAN PANGAN MODEL KAPITALIS.

Pengertian Ketahanan Pangan

Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya Conference of Food and Agriculture tahun 1943 yang mencanangkan konsep secure, adequate and suitable supply of food for everyone –Jaminan, Kecukupan dan Supply Yang Terjangkau dari Makanan untuk Semua Orang-”. Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni “jaminan akses setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (secure access at all times to sufficient food for a healthy life). Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI (1999) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan (Weingärtner, 2000).  Berikut beberapa definisi yang  yang sering digunakan.

Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 –cat: saat ini sedang diajukan RUU tentang Pangan dan masih dalam pembahasan di DPR- adalah: kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

FAO (1997) : situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.

FIVIMS 2005 (Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Sistems): kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, social dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan seleranya (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi : (1) Berorientasi pada rumah tangga dan individu; (2) Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses; (3) Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial; (4) Berorientasi pada pemenuhan gizi; dan (5) Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.

Sub Sistem Ketahanan Pangan

Sub sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga sub sistem utama yaitu ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan, sedangkan status gizi merupakan outcome dari ketahanan pangan. Ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan merupakan sub sistem yang harus dipenuhi secara utuh. Salah satu subsistem tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh.

Ketersediaan pangan

Ketersedian pangan menurut kapitalis adalah ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersedian pangan dalam hal ini lebih serng dilihat secara makro.  Jika stok memadai dibandingkan tingkat kebutuhan secara makro maka ketersediaan pangan dianggap cukup.  Masalah distribusi dan bisa diakses oleh tiap individu atau tidak, itu tidak jadi perhatian.  Disamping itu dengan filosofi kebebasan ala kapitalis maka penyediaan pangan itu harus diberikan kepada swasta secara bebas.  Keserdiaan pangan yang ditempuh pada sistem kapitalis ini tidak membatasi pelaku penjamin ketersedian pangan oleh negara. Hal itu memungkinkan pihak-pihak lain di luar Negara (swasta DN dan LN) bisa mengambil andil yang sangat besar.  Akibatnya terjadilah monopoli bahan pangan, menumpuknya kendali supply pangan pada sekelompok orang, serta impor yang menyebabkan ketergantungan kepada Negara lain ( lihat RUU tentang Pangan). Contoh, saat ini impor kedelai yang 90% berasal dari AS dikuasai oleh empat perusahaan saja termasuk Cargill yang induknya di AS, impor gula dikuasai oleh 7-8 perusahaan saja, impor gandum yang tahun ini bisa mencapai 7,1 juta ton senilai USD 3,5 miliar atau setara Rp 32,8 triliun (liiputan6, 17/6) dikuasai tidak lebih oleh 4 perusahaan saja, yang terbesar Bogasari dari Grup Salim. Hanya beras yang impornya dikendalikan oleh negara, tapi pelaksanaan impornya yang ditenderkan kepada importir swasta dan dijadikan bancakan oleh para pejabat dan politisi.

Pada saat ini perusahaan–perusahaan yang memiliki modal besar mampu menguasai pangan dari hulu hingga hilir (contoh, mulai dari impor gandum, industri tepung terigu sampai makanan olahan berbahan tepung terigu dikuasai oleh perusahaan dari satu grup, terutama grup Salim Bogasari – Indofood cs). Akibatnya mereka bisa mengendalikan penentuan harga di pasar, dan menyebabkan hilangnya peluang usaha bagi masyarakat yang memiliki modal terbatas.

Akses dan Penyerapan Pangan

Begitu pula akses pangan bukanlah berarti jaminan bagi setiap induvidu bisa mendapatkan kebutuhan pangannya. Melainkan bagaimana masyrakat mampu memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri, membeli, ataupun mendapat bantuan agar bisa membeli.  Jadi distribusi yang menentukan akses pangan itu tetap berdasarkan mekanisme harga sebagaimana doktrin ekonomi kapitalis. Pada faktanya sangat sering kita temukan stok pangan melimpah tapi banyak orang tidak bisa mengaksesnya, dikarenakan mereka tidak punya uang untuk membeli, apalagi ketika stok pangan kurang sehingga harga pangan melambung.  Ketika kondisi stok pangan tidak mencukupi, mereka tidak memiliki modal untuk memproduksi sendiri atau mereka tidak punya kesempatan untuk ikut dalam proses produksi, kalaupun mereka bisa memproduksi mereka tidak memiliki akses untuk memasarkan produksinya atau kalah saing dengan produsen yang lebih besar. Sehingga pada sistem ini tidak ada jaminan bagi setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok pangannya.

KETAHANAN PANGAN DALAM SISTEM ISLAM

Ketahanan pangan dalam sistem Islam tidak terlepas dari sistem politik Islam. Politik ekonomi Islam yaitu jaminan pemenuhan semua kebutuhan primer (kebutuhan pokok bagi individu dan kebutuhan dasar bagi masyarakat) setiap orang individu per individu secara menyeluruh, berikut jaminan kemungkinan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu.

Terpenuhinya kebutuhan pokok akan pangan bagi tiap individu ini akan menentukan ketahanan pangan Daulah.  Selain itu, ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan yang dibutuhkan oleh rakyat besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.  Hal itu berpengaruh pada kemampuan, kekuatan dan stabilitas negara itu sendiri.  Juga mempengaruhi tingkat kemajuan, daya saing dan kemampuan negara untuk memimpin dunia. Lebih dari itu, negara harus memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dan pangan utama dari daam negeri.  Sebab jika pangan pokok dan pangan utama berkaitan dengan hidup rakyat banyak tergantung pada negara lain melalui impor hal itu bisa membuat nasib negar tergadai pada negara lain.  Ketergantungan pada impor bisa membuka jalan pengaruh asing terhadap politik, kestabilan dan sikap negara.  Ketergantungan pada impr juga berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan moneter, bahkan bisa menjadi pemicu krisis.  Akibatnya stabilitas dan ketahanan negara bahkan eksistens negara sebagai negara yang independen, secara keseluruhan bisa menjadi taruhan.

Karena itu ketahanan pangan dalam Islam mencakup: (1) Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan; (2) Ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan oleh individu masyarakat; dan (3) Kemandirian Pangan Negara.

Sumber : https://aldirenaldi.blog.institutpendidikan.ac.id/seva-mobil-bekas/

Nilai-nilai Etika vs Teknik Akuntansi/Auditing

Nilai-nilai Etika vs Teknik Akuntansi/Auditing

Nilai-nilai Etika vs Teknik Akuntansi Auditing
Nilai-nilai Etika vs Teknik Akuntansi Auditing

a) Integritas

Setiap tindakan dan kata-kata pelaku profesi menunjukan sikap transparansi, kejujuran dan  konsisten.

b)Kerjasama

Mempunyai kemampuan untuk bekerja sendiri maupun dalam tim

c) Inovasi          

Pelaku profesi mampu memberi nilai tambah pada pelanggan dan proses kerja dengan metode baru.

d)Simplisitas      

Pelaku profesi mampu memberikan solusi pada setiap masalah yang timbul, dan masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana.

Teknik akuntansi (akuntansi technique) adalah aturan aturan khusus yang diturunkan dari prinsip prinsip akuntan yang menerangkan transaksi transaksi dan kejadian kejadian tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi tersebut.

4.   Perilaku Etika dalam Pemberian Jasa Akuntan Publik

Masyarakat, kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas serta tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, antara lain:

a) Jasa Assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan.

b) Jasa Atestasi terdiri dari audit, pemeriksaan (examination), review, dan prosedur yang disepakati (agreed upon procedure). Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dan kriteria yang telah ditetapkan.

c) Jasa Non Assurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan.

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik bersumber dari prinsip etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Sumber : http://riskyeka.web.ugm.ac.id/seva-mobil-bekas/

Akuntansi sebagai Profesi dan Peran Akuntan

Akuntansi sebagai Profesi dan Peran Akuntan

Akuntansi sebagai Profesi dan Peran Akuntan
Akuntansi sebagai Profesi dan Peran Akuntan

Akuntan sebagai suatu profesi dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia yang semakin global. Profesi akuntan Indonesia di masa yang akan datang menghadapi tantangan yang semakin berat, terutama jika dikaitkan dengan berlakunya kesepakatan Internasional mengenai pasar bebas. Profesi akuntan Indonesia harus menanggapi tantangan tersebut secara kritis khususnya mengenai keterbukaan pasar jasa yang berarti akan member peluang yang besar sekaligus memberikan tantangan yang semakin berat. Kantor akuntan Indonesia dapat memperluas jaringan operasinya dengan mendirikan kantor cabang di luar negeri, dimana hal tersebut tentunya merupakan peluang yang sangat menguntungkan. Tantangan yang muncul adalah masuknya kantor-kantor akuntan asing ke Indonesia yang tentunya mengancam eksistensi profesi akuntan Indonesia. Kesiapan yang menyangkut profesionalisme profesi mutlak diperlukan untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat pasar bebas tersebut. Menurut Machfoedz (1997), profesionalisme suatu profesi mensyaratkan tiga hal utama yang harus dipunyai oleh setiap anggota profesi tersebut, yaitu: keahlian (skill), karakter (character), dan pengetahuan (knowledge).

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan.

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi. Peran akuntan antara lain :

Sumber : https://silviayohana.student.telkomuniversity.ac.id/seva-mobil-bekas/

Mengenal Libra, mata uang kripto Facebook

Mengenal Libra, mata uang kripto Facebook

Mengenal Libra, mata uang kripto Facebook

Facebook mengumumkan mereka akan membuat mata uang kripto Libra pada 2020 mendatang, diperkirakan Libra tidak akan seberat pendahulunya Bitcoin.

Libra belum meluncur sehingga berapa besar daya yang dikonsumsi belum diketahui

, namun, desain Libra yang lebih tersentralisasi dibandingkan kebanyakan mata uang kripto, diperkirakan akan mengonsumsi lebih sedikit energi, seperti dikutip dari The Verge.

Hanya anggota-anggota terpilih dari Libra Association, hub sentral mata uang tersebut, yang dapat membuat Libra.

“Sistem ini lebih efisien dari Bitcoin,” kata peneliti blockchain di Technical University of Munich, Ulrich Gallersdorfer.

Bitcoin memerlukan banyak energi karena sangat banyak orang yang ingin memiliki mata uang tersebut, akibatnya mereka harus berkompetisi. Penambangan atau mining Bitcoin perlu daya komputasi dalam jumlah yang sangat besar hanya untuk membuat satu koin.

Mining Bitcoin dilakukan secara terus menerus dan harus memecahkan problem

kompleks dalam waktu yang bersamaan. Peneliti pada 2018 pernah menaksir Bitcoin menghabiskan energi yang sama dengan Irlandia.

Kebalikan dengan Libra, algoritme mata uang kripto proporsional dengan deposit awal yang masuk ke sistem. Cara kerja Libra diperkirakan mirip dengan data center biasa.

“Facebook atau perusahaan lain harus membangun server

, menjalankan software, memvalidasi transaksi. Tapi, cara seperti itu tidak berbeda dengan menjalankan layanan regulerdi Facebook.com ata WhatsApp,” kata Gallersdorfer.

 

Baca Juga :

Kecanduan game dinyatakan penyakit, ini kata gamer kelas dunia

Kecanduan game dinyatakan penyakit, ini kata gamer kelas dunia

Kecanduan game dinyatakan penyakit, ini kata gamer kelas dunia

Kecanduan game bukan sekadar masalah enteng, tapi sudah resmi dinyatakan sebagai penyakit mutakhir oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun lalu.

Apa pendapat gamer mengenai pernyataan ini?

Brandon Tan, pemain Pokemon Go yang punya nilai XP (Experience Points) tertinggi di dunia

, mengutarakan pendapatnya.

Pria asal Singapura itu mengakui game memang bisa menjadi candu bila seseorang tidak tahu bagaimana bermain dengan baik dan mengatur waktu yang tepat.

Kecanduan game bisa terjadi bila game dianggap sama rata dengan kebutuhan primer, seperti air dan makanan yang harus dikonsumsi untuk bertahan hidup.

“Game adalah hiburan,” kata Brandon pada ANTARA sebelum mengikuti turnamen nasional Pokemon Go

di Tangerang, Sabtu (22/6), menegaskan posisi game sebagai kebutuhan tersier.

Baca juga: Kecanduan game resmi dinyatakan sebagai penyakit menurut WHO

Ketika game menjadi prioritas nomor satu, jauh di atas aktivitas seperti makan, gangguan mental akan terjadi.

“Ada orang yang main berjam-jam sampai tidak mau makan dan mempengaruhi kesehatan, itu bisa membuat mental terganggu,” ujar Brandon.

Dia mengakui pernah melewati masa-masa ketika game menjadi candu

yang membuatnya tersiksa bila harus melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bermain.

“Saya pernah begitu waktu bermain game di komputer, ketika keluar rumah dan tidak bisa main saya merasa hampa dan buru-buru pulang,” tutur dia. “Saat sedang makan malam, saya tidak mau bicara dengan orang-orang, saya mau langsung main lagi.”

 

 

sumber :

https://merkterbaik.com/seva-mobil-bekas/

Instagram bersiap pasang iklan di jendela Explore

Instagram bersiap pasang iklan di jendela Explore

Instagram bersiap pasang iklan di jendela Explore

Instagram dalam waktu dekat akan memasang iklan di tab Explore, sebuah langkah yang akan menguntungkan pebisnis untuk meraih lebih banyak audiens di platform tersebut.

“Kami secara perlahan memperkenalkan iklan di Explore dalam beberapa bulan ke depan,” kata Instagram dalam blog bisnis resmi mereka, dikutip Kamis.

Tab Explore di Instagram merupakan jendela untuk melihat konten foto dan video

berdasarkan topik yang disukai pengguna, dari akun yang mungkin belum diikuti. Menurut data Instagram, lebih 50 persen pengguna Instagram menggunakan tab Explore setiap bulan.

Memasang iklan di tab Explore diyakini dapat membantu pengguna Instagram untuk menemukan produk yang disukai karena 80 persen pengguna mengikuti akun bisnis.

“Apakah berbelanja, mencari kabar terbaru di Stories atau menemukan trend terkini, kami melihat orang-orang secara aktif berusaha terhubung dengan merk yang mereka suka,” kata Instagram.

Ketika mengetuk foto atau video di Explore, pengguna akan melihat iklan di sana,

seperti ketika melihat konten di laman utama Feed.

Bagi pebisnis yang memiliki akun di Instagram, iklan di tab Explore akan memudahkan mereka untuk memasang kampanye. Instagram akan memasang pilihan agar iklan secara otomatis terpasang di Explore.

Instagram akan memberikan kuasa bagi penggunanya untuk mengatur iklan apa saja yang ingin dilihat.

Instagram menyatakan akan terus berinvestasi di Explore agar tab

tersebut menjadi tempat pengguna mereka menemukan hal baru, sementara untuk akun bisnis Expore diharapkan dapat menjadi penghubung ke orang-orang yang akan menjadi pelanggan mereka.

 

sumber :

https://www.sekolahbahasainggris.co.id/seva-mobil-bekas/